SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mencatat angka kemiskinan di daerah tersebut pada tahun 2023 mencapai 33.520 jiwa atau 6,92 persen, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,70 persen atau 3.410 jiwa. Meski ada sedikit penurunan, angka kemiskinan hanya berkurang 0,01 persen dibandingkan tahun 2022.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun,” ujar Ikhwanri di Simpang Empat, Jumat (11/10/2024).
Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), terdapat 36.040 kepala keluarga yang memerlukan perhatian, di antaranya 3.435 kepala keluarga dengan rumah tidak layak huni, 13.226 kepala keluarga tidak memiliki fasilitas buang air besar layak, dan 17.329 kepala keluarga tidak memiliki akses air minum yang layak.
Baca Juga:Debat Pilkada Pasaman Barat Digelar 2 Kali, Ini Penjelasan KPU
Selain itu, masih ada 544 kepala keluarga tanpa akses listrik dari PLN dan 5.936 kepala keluarga yang masih menggunakan kayu atau minyak tanah untuk memasak.
Untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Pasaman Barat mengelompokkan variabel P3KE ke dalam empat kategori: variabel pokok, prioritas, pengendali, dan program.
Berdasarkan surat Bina Bangda Kemendagri, terdapat 91 sub kegiatan yang didanai untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dengan anggaran sebesar Rp206,5 miliar atau 29,08 persen dari belanja langsung APBD Pasaman Barat.
Program ini mencakup 52 sub kegiatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 sub kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 25 sub kegiatan untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
Pemkab Pasaman Barat juga melakukan sinkronisasi data antara P3KE dan stunting e-PPGBM. Dari 5.098 balita yang teridentifikasi stunting, 453 balita berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, dan 109 di antaranya berada di desil 1 P3KE. Sebagian besar balita ini tinggal di rumah tidak layak huni dan tidak memiliki fasilitas air bersih atau sanitasi yang memadai.
Baca Juga:1.300 Penyandang Disabilitas Berpartisipasi dalam Pilkada Pasaman Barat 2024
Pada tahun 2023, Pemkab Pasaman Barat telah memberikan bantuan untuk 141 rumah tidak layak huni (RTLH) yang 54 persen di antaranya berasal dari data P3KE.
Selain itu, bantuan pertanian berupa benih padi telah disalurkan kepada 52 penerima, dan 179 penerima beasiswa dari Baznas juga diambil dari data P3KE.
Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kemiskinan dan stunting, Pemkab Pasaman Barat juga menggandeng perusahaan lokal melalui inovasi berkolaborasi untuk pengentasan stunting.
Pada tahun 2023, dana sebesar Rp101 juta telah disalurkan untuk empat penerima manfaat melalui program renovasi rumah, bantuan jamban, sambungan air minum, listrik, serta kompor gas.
Pemkab Pasaman Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,08 persen pada tahun 2024, dari 6,92 persen menjadi 6,84 persen atau sekitar 26.816 jiwa.
Upaya ini juga didukung dengan berbagai informasi dan praktik terbaik yang dibagikan oleh Pemkab Tangerang dalam kunjungan pada Kamis (10/10/2024), guna memperkuat langkah penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat.
Kontributor : Rizky Islam
