SuaraSumbar.id - Polemik Pabrik AQUA Solok usai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus berlanjut. Terbaru, Bupati Solok Epyardi Asda murka di komplek perkantoran pabrik tersebut.
Epyardi Asda marah karena tidak disambut oleh pihak perusahaan saat ingin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dalam kawasan Pabrik AQUA Solok pada Kamis (10/11/2022).
Emosional Bupati Solok pun memuncak. Alhasil, video kemarahannya kini viral di media sosial Facebook.
"Padahal sebelum melakukan inspeksi, kami sudah menyurati mereka. Namun sesampai di depan pabrik, petugas mengaku tidak mengetahui terkait inspeksi," katanya kepada SuaraSumbar.id, Kamis (10/11/2022) malam.
Epyardi menilai bahwa pihak perusahaan memakai politik adu domba. Hal itu terbukti bahwa pekerja yang di PHK hanya dihadapkan dengan pekerja lainnya yang juga warga Solok.
"Mereka sama saja mengadu domba masyarakat saya, karena pekerja yang dipecat hanya dihadapkan dengan karyawan yang juga orang Solok juga. Bahkan ada juga kabar yang saya terima terjadi ancaman bunuh-bunuhan," tuturnya.
Epyardi menegaskan, tujuan melakukan inspeksi karena laporan bahwa banyaknya penambahan lahan untuk pengolahan air yang didirikan tidak dilaporkan.
"Kalau mereka keras, kita juga buat aturan. Sekarang perizinannya dan mencek air yang diambilnya sesuai nggak dengan semestinya. Kedalaman sesuai nggak," tegasnya.
Kemudian Epyardi juga sangat menyayangkan ketika dinas terkait sampai melaporkan ke Gubernur Sumbar. Menurutnya, permasalahan yang terjadi saat ini bisa ia atasi tanpa bantuan gubernur.
Baca Juga:Bantah Tak Bayar Upah Lembur, Pabrik AQUA Solok Beberkan Penyebab Pekerja Mogok
"Tak perlu Gubernur ikut campur. Kalau Gubernur sampai ikut, itu malah tambah ruwet. Lagian Gubernur tidak mengetahui apa permasalahan yang ada saat ini," tuturnya.
Berdasarkan pemberitaan, bahwa pada saat menajemen Pabrik AQUA bersilaturahim ke Pemprov Sumbar dan ketika itu Gubernur menyetujui langkah perusahaan.
"Gubernur menerima pihak menajemen untuk silaturahim dan menyetujui langkah yang diambil perusahaan tersebut. Secara tidak langsung gubernur menerima 101 warga kami untuk di PHK," tegasnya.
Lagian, kata Epyardi, karyawan yang mogok kerja hanya menuntut hak-haknya saja agar membayarkan uang lembur mereka yang sejak 2016 hingga sekarang dan itu yang mereka lakukan.
"Ketika mereka melakukan mogok kerja berharap haknya dibayarkan, malah perusahaan langsung memecat mereka. Padahal aturan mogok kerja itu ada. Jelas terlihat arogansinya," ucapnya.
Ditambahkannya, perusahaan AQUA mestinya berterima kasih dengan orang-orang setempat sehingga perusahaan mereka sudah untung dan bahkan merugikan masyarakat serta dinilai telah mengadu domba masyarakat.
