SuaraSumbar.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meluas di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Diduga, api berasal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, yang kemudian menjalar hingga ke kawasan hutan akibat tiupan angin kencang dan musim kemarau berkepanjangan.
“Dari hasil informasi petugas yang melakukan pemadaman karhutla di lapangan, diduga api ini berasal dari pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga api menjalar ke kawasan hutan,” kata Kepala Dishut Sumbar, Ferdinal Asmin, dikutip dari Antara, Rabu (23/7/2025).
Ferdinal menyebut warga kemungkinan hanya berniat membersihkan lahan pertanian. Namun, faktor cuaca kering dan angin kencang menyebabkan api cepat meluas hingga ke wilayah hutan dan sulit dikendalikan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar sudah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama saat musim kemarau yang rawan menimbulkan karhutla.
“Ini masih dugaan awal kita berdasarkan laporan di lapangan. Namun penyebab karhutla ini butuh pendalaman, apakah disengaja atau tidak,” jelasnya.
Situasi semakin mengkhawatirkan, terutama di dua wilayah yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), di Kabupaten Solok karhutla terjadi di seluruh kecamatan. Sedangkan di Limapuluh Kota, 10 dari 13 kecamatan terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dishut Sumbar pun mendorong aparat dan kepala daerah setempat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Ini bisa dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini,” tegas Ferdinal.
Sementara itu, Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab menambahkan, penyebab karhutla belum bisa dipastikan. Namun kemarau panjang yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir diyakini memperburuk kondisi.
“Kita tidak bisa menyampaikan apakah ini sengaja dibakar atau tidak karena butuh penyelidikan,” ujar Ilham.
Berdasarkan data BMKG, potensi karhutla diperkirakan masih tinggi hingga Agustus 2025. Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah rawan serta memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan aparat penegak hukum guna mencegah kejadian serupa. (Antara)
