facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

KKI Warsi Ungkap Pertambangan Emas Ilegal di 4 Daerah Sumbar

Riki Chandra Kamis, 23 Desember 2021 | 18:22 WIB

KKI Warsi Ungkap Pertambangan Emas Ilegal di 4 Daerah Sumbar
Direktur Eksekutif KKI WARSI Rudi Syaf. [Suara.com/ B. Rahmat]

Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi menyebutkan bahwa terdapat aktivitas pertambangan emas ilegal di empat daerah di Sumatera Barat (Sumbar).

SuaraSumbar.id - Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi menyebutkan bahwa terdapat aktivitas pertambangan emas ilegal di empat daerah di Sumatera Barat (Sumbar).

Direktur Komunitas KKI Warsi, Rudi Syaf mengatakan, Sumbar memiliki kawasan hutan lebih dari separuh daerahnya atau seluas 2.286.883 hektare. Berdasarkan analisis tim GIS KKI Warsi, tutupan hutan baik tinggal 1.744.549 hektare atau 41 persen dari wilayah Sumbar.

Menurutnya, pengurangan hutan karena pengelolaan legal adalah diberikannya izin pembukaan hutan menjadi pengelola hutan sesuai peruntukannya (HPH) dan pengelolaan hutan sesuai dengan zonasinya.

"Tindakan ilegal, yaitu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Illegal Logging, dan pembukaan areal perladangan. Kegiatan PETI ditemukan di 4 Kabupaten di Sumbar diantaranya, Dharmasraya seluas 1.773 ha, Solok 1.533, Solok Selatan 2.559, dan Sijunjung 1.103," katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Kamis (23/12/2021).

Baca Juga: 300 Ekor Sapi Kiriman dari Sulsel Dikarantina di Padang, Ini Alasannya

Rudi mengatakan juga terjadi tambang emas ilegal, biasanya terjadi di sungai utama atau pun sungai kecil dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dan hutan lindung.

"Penambangan emas mengakibat kerusakan lingkungan dan timbulnya bencana longsor di sekitar kawasan tambang," jelasnya.

Sepanjang tahun 2021, terhitung 3 kali terjadi longsor di kawasan tambang emas di Dharmasraya dan Solok Selatan. Atas kejadian tersebut, 14 orang meninggal karena tertimbun longsor dan 14 orang mengalami luka-luka, 40 orang ditangkap, dan 4 dompeng serta peralatan tambang lainnya diamankan.

Persoalan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) di Sumbar yaitu konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah. Perubahan lingkungan hidup juga rentan terjadinya konflik satwa dengan manusia. Satwa liar masuk ke perkebunan dan pekarangan warga yang juga melibatkan hewan ternak.

“Kami mencatat sepanjang 2021, konflik satwa yang terjadi 7 konflik satwa, 2 buaya, 3 harimau, 2 beruang madu. Akibatnya 1 orang meninggal dunia serta hewan ternak mati,” ujarnya.

Baca Juga: Awasi dan Jaga Kelestarian Hutan Nagari di Sumbar, Warsi Pasang 9 Guardian

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait