SuaraSumbar.id - Pemkot Bukittinggi mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.481.600.000 dari APBD 2025 untuk memberikan honor dan tunjangan kepada 1.600 guru non PNS, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Bukittinggi.
Menurut data Pemko Bukittinggi, guru non PNS akan menerima honor Rp600.000 per bulan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp1.000.000 per tahun.
Total anggaran insentif dan tunjangan guru non PNS tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP mencapai Rp8.757.600.000.
Selain itu, untuk guru tidak tetap (GTT) tingkat SMA negeri yang berjumlah 80 orang, insentif dibayarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp500.000 per bulan dan THR Rp1.000.000. Total dana BKK yang dialokasikan untuk GTT SMA negeri dan SLB adalah Rp560.000.000.
Baca Juga:Bukittinggi Bangun Perpustakaan Megah Rp11,6 Miliar, Fasilitas Super Lengkap
Bagi guru SMA swasta yang berjumlah 452 orang, insentif diberikan sebesar Rp500.000 per bulan melalui dana hibah dari Bagian Kesra Setdako, ditambah THR Rp1.000.000 per tahun. Total dana hibah untuk insentif dan tunjangan guru SMA swasta adalah Rp3.164.000.000.
Rincian jumlah guru non PNS di Bukittinggi adalah sebagai berikut:
- Guru PAUD: 471 orang
- Guru TK non formal: 50 orang
- Guru SD: 374 orang
- Guru SMP: 173 orang
- Guru SMA negeri dan swasta: sisanya
Semua guru non PNS ini tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.
Dengan anggaran ini, Pemko Bukittinggi berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru non PNS yang berperan penting dalam mendukung sistem pendidikan.
Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para guru honorer untuk terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada generasi muda Bukittinggi, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kota tersebut.
Baca Juga:Guru Honorer Supriyani Dipenjara, Guru se-Sumbar Galang Dana Rp7 Juta Lebih
Kontributor : Rizky Islam
