Penyaluran Bansos di Sumbar Perlu Validitas Data Sosial

Validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Riki Chandra
Jum'at, 02 Februari 2024 | 20:39 WIB
Penyaluran Bansos di Sumbar Perlu Validitas Data Sosial
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar), Hansanstri. [Dok.Antara]

SuaraSumbar.id - Validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar), Hansanstri.

"Pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial -DTKS- hingga tingkat desa/nagari/kelurahan di Sumbar harus terus berupaya meningkatkan kualitas validasi data tersebut," katanya, Jumat (2/2/2024).

Ia menjelaskan, penyaluran bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak positif, salah satunya dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Sumbar.

"Para operator DTKS hingga tingkat desa/nagari/kelurahan, serta pejabat terkait di kota/kabupaten serta provinsi harus memahami hal tersebut,” katanya.

Menurutnya, penting untuk terus meningkatkan kapasitas para operator pengelola DTKS agar dapat menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita memahami pentingnya kualitas dan kapasitas SDM bagi para pejabat dan operator ini," katanya.

Ia juga menyebutkan, terakhir pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS di Bukittinggi.

Rakor tersebut untuk meningkatkan pemahaman para pejabat yang berwenang dalam penanganan DTKS, para Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kota/kabupaten, serta petugas data di tingkat desa/nagari/kelurahan.

“Rakor ini diikuti Kepala Dinsos kabupaten/kota, para Pejabat Eselon III yang membidangi DTKS dan P3KE, serta para operator DTKS, dengan total peserta 100 orang,” katanya.

“Kita berharap melalui peningkatan kapasitas ini tercipta kesamaan persepsi terkait pengelolaan DTKS, dan pendataan serta penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran,” kata Syaifullah. (Antara)

Baca Juga:Mahasiswa Bukittinggi Gelar Aksi Tolak Politik Uang dan Pemilu Bersih, Ini Sasarannya

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak