SuaraSumbar.id - Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menyoroti dampak potensial dari isu dinasti politik Presiden Joko Widodo yang diangkat oleh media Amerika Serikat, The New York Times.
Artikel yang dipublikasikan pada 7 Januari 2024 tersebut mengeksplorasi kemungkinan pembentukan dinasti politik Jokowi melalui pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto.
Rangkuti berpendapat, meskipun pemberitaan ini mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap elektoral pasangan calon nomor urut 2, Prabowo dan Gibran, ia menyatakan bahwa isu tersebut dapat mempengaruhi citra Jokowi di kancah internasional menjadi buruk.
Lebih lanjut, Rangkuti menyebut bahwa isu ini juga bisa mempengaruhi WNI pemilih yang tinggal di luar negeri.
Baca Juga:1 Jam Pidato, Megawati Tak Sekali pun Sebut Nama Jokowi, Justru Mengkritik Penguasa
Dalam konferensi pers Survei Nasional Peta Elektoral Pemilu 2024 yang diadakan oleh Galidata.id di Jakarta, Rangkuti mengutarakan pandangannya.
"Meskipun di dalam negeri mungkin tidak terpengaruh, citra Jokowi di luar negeri dan dampaknya pada pemilih Indonesia di luar negeri perlu dipertimbangkan," kata dia dikutip hari Jumat (12/1/2024).
Selain itu, Rangkuti juga menyoroti beberapa indikator lain yang menggambarkan dinamika politik saat ini.
Ia mengamati kurangnya minat terhadap gimmik 'gemoy' dari Prabowo dan peningkatan intensitas gerakan mahasiswa yang menolak politik dinasti.
Menurutnya, gerakan mahasiswa ini sangat efektif dalam menyebarkan isu anti-dinasti dan antinepotisme.
Baca Juga:Megawati Diamkan Pembangkangan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar - Mahfud
Rangkuti juga mengomentari strategi kampanye pasangan capres-cawapres lain yang menargetkan generasi Z, menunjukkan bahwa antusiasme generasi muda dalam kampanye politik dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan mereka untuk menolak politik dinasti.
Pemberitaan The New York Times tentang potensi dinasti Jokowi melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh pamannya, Anwar Usman, mengubah batas usia minimal untuk capres atau cawapres.
Kekhawatiran ini bertambah dengan pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi, Idayati, yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan lebih lanjut.
Kontributor : Rizky Islam
