Satu bulan setelahnya, kata Rahmi, yakni pada bulan Agustus, PPK diminta untuk melakukan pencairan anggaran dengan alasan bobot bangunan sudah melebihi realisasi berdasarkan kontrak.
Kemudian PPK tidak mau mencairkannya. Karena tidak mau mencairkan, PPK diancam akan diberhentikan pengerjaan. Namun setelah dilakukan rapat yang dihadiri seluruh pihak yang berkaitan dengan pembangunan, barulah PPK berani melakukan pencairan.
"Apakah sikap kehati-hatian PPK dalam hal ini bisa dijadikan alasan pembenar dan pemaaf," tanya Rahmi.
"Sesuai alur yang diceritakan pengacara, sebenarnya PPK sedang berada diposisi dilematis. Saya berpendapat yang bersangkutan prinsipnya hati-hatian. Patut digali lebih lanjut dan bisa ditempatkan sebagai alasan kehati-hatian," jawab Elwi.
Kemudian Elwi menilai bahwa PPK tidak melawan hukum, karena sebagai pembuat kebijakan, yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran berdasarkan kontrak sesuai bobot dan sudah melebihi.
"Berarti PPK sudah bekerja sesuai tupoksinya. Jika memang sudah melebihi kontrak, malahan itu sudah melebihi dari aturan hukum dan itu jelas tidak ada melawan hukum," jelasnya.
Pada kesempatan itu, kasus ini seharusnya tidak muncul dipersidangan. Pengadilan itu adalah sarana untuk mengadili pidana lainnya. Dalam hal pidana yang berkaitan administratif, maka diselesaikan dengan administrasi.
"Mestinya harus diselesaikan secara administrasi terlebih dahulu. Jika tidak bisa, maka bisa dilakukan secara hukum pidana," pungkasnya.
Sebelumnya, kasus berawal ketika Pemkab Pasaman Barat menganggarkan pembangunan RSUD Pasaman Barat 2018-2020 dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan pagu anggaran sebesar Rp136.119.063.000.
Baca Juga:Dokter Spesialis RSUD Pasaman Barat Ancam Terus Mogok Sampai Intensif Dibayarkan
Dalam pelaksanaan diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16.239.364.605,46.
