Polemik Tanah, Anak Gugat Ibu Kandung ke Pengadilan Bukittinggi dan Sang Ibu Mengaku Diusir

Seorang anak terlibat konflik tanah hibah keluarga dengan ibu kandungnya sendiri. Dia mengajukan tuntutan perdata dan pidana ke Pengadilan Negeri dan Polres Bukittinggi.

Riki Chandra
Jum'at, 11 Februari 2022 | 17:08 WIB
Polemik Tanah, Anak Gugat Ibu Kandung ke Pengadilan Bukittinggi dan Sang Ibu Mengaku Diusir
Perkara tanah yang melibatkan Ibu dan Anak di Pengadilan Bukittinggi. [Dok.Antara]

SuaraSumbar.id - Seorang anak terlibat konflik tanah hibah keluarga dengan ibu kandungnya sendiri. Dia mengajukan tuntutan perdata dan pidana ke Pengadilan Negeri dan Polres Bukittinggi.

Jumat (11/2/2022), pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi bersama kedua belah pihak bersengketa didampingi kuasa hukum masing-masing, menghadiri sidang lapangan di objek perkara seluas 4.700 meter persegi yang berada di Jorong Sungai Cubadak, Nagari Tabek Panjang Baso Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar).

Sembari menangis, sang ibu, Darlis (72) mengatakan, dalam perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bkt, ia merasa kecewa digugat oleh anak kandungnya sendiri. Menurutnya, tanah yang diperkarakan anaknya tersebut merupakan tanah hibah yang diperuntukkan untuk ia dan saudaranya.

"Anak saya tidak terima tanah itu saya bagi dengan adik-adik saya, ia marah kemudian menuntut saya secara perdata dan pidana, saya juga diusir dari rumah sejak 2019," katanya.

Baca Juga:Tak Kunjung Pulang dari Sekolah, Siswi SMP di Padang Dilaporkan Hilang

Kuasa hukum Darlis, Khairul Abbas mengatakan, selain tuntutan secara perdata yang masih bergulir hingga sidang ke-10 di Pengadilan Bukittinggi, sang anak juga menuntut secara pidana terkait pemalsuan tanda tangan pernyataan surat hibah.

"Ada delapan pihak yang dituntut oleh penggugat yang merupakan anak kandung beliau, termasuk adik ibu ini dan pihak lainnya, juga ada pelaporan pidana tentang pemalsuan surat," kata Abbas.

Ia mengatakan, delapan pihak yang digugat secara perdata diantaranya Darlis sebagai ibu kandung penggugat, Ninik Mamak Kaum Suku Koto yang menghibahkan, BPN, salah satu provider telekomunikasi yang memakai tanah tersebut.

"Untuk pengaduan secara pidana, klien kami telah mendatangi Polres Bukittinggi dan meminta kasus pidana dihentikan sementara hingga kasus perdata selesai diputuskan," kata Abbas.

Sementara itu, sang anak, Yanti Gumala (47) membatan keterangan ibunya soal pengusiran dari rumah hingga niat memenjarakannya.

Baca Juga:DPO Begal Bermodus Sopir Travel di Padang Ditembak Polisi, Dua Pelaku Buron

"Tidak benar saya mengusir ibu kandung saya sendiri. Saya telah berulang kali membujuk beliau untuk kembali ke rumah namun ditolak, saya tidak akan menuntut langsung ibu kandung saya, ini hanya jalan proses hukum membuktikan kebenaran," kata Yanti.

Ia mengatakan, sang ibu merasa tidak nyaman tinggal di rumah lama karena ibunya bersuami baru, selepas ayah kandungnya meninggal dunia.

Ia bahkan mengaku dituntut lebih dulu oleh sang ibu karena bersawah di tanah yang dipersengketakan pada 2020. Namun, tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas.

"Dasar kami adalah surat jual beli pada 1976 yang dibeli oleh ayah saya dan tidak ada sangkut pautnya dengan saudara ibu saya, karena itulah kami menggugat," kata Yanti.

Kuasa hukum penggugat, Armen Bakar mengatakan, surat jual beli itu juga menyebutkan apabila orang tua penggugat meninggal dunia maka tanah akan diserahkan kepada Yanti Gumala.

"Karena hak akan dialihkan kepada saudara tergugat, penggugat tidak menerima, apalagi di lokasi tanah itu juga ada makam dari bapaknya yang merupakan pemilik asal tanah ini," kata Armen.

Ia menambahkan, tidak akan memperpanjang kasus apabila sang ibu mengakui kesalahan dan diselesaikan secara kekeluargaan. "Semua hanya untuk mengungkapkan kebenaran semata, kami tidak akan memperpanjang apalagi memenjarakan orang tua sendiri," tutupnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini