SuaraSumbar.id - Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke Polda Sumatera Barat (Sumbar) atas dugaan kasus pelanggaran UU ITE berupa pencemaran nama baik pada Sabtu (9/7/2021).
Lewat penasehat hukumnya (PH), Bupati Solok Epyardi Asda pun memberikan klarifikasi atas laporan pencemaran nama baik berdasarkan rekaman video yang beredar di WhatsApp Grup (WAG) Tukang Ota Paten (TOP) 100.
PH Bupati Solok, Suharizal membenarkan video yang beredar WAG TOP 100 itu direkam oleh Epyardi Asda pada tanggal 1 Juli 2021 saat menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Solok. Selain itu, rekaman pembicaraan itu juga atas izin anggota dewan yang hadir dan mereka juga sepakat rekaman tersebut dibagikan.
"Rekaman itulah yang dibagikan ke WAG TOP 100 oleh bupati. Tujuannya memposting untuk membersihkan namanya dari tuduhan telah mengitervensi salah satu partai," katanya kepada wartawan di Kota Padang, Minggu (11/7/2021).
Baca Juga:Hamdani Pardosi Minta Polisi Tuntaskan Laporannya
Suharizal mengatakan, tudingan Bupati Solok mengintervensi salah satu partai itu berawal dari mosi tidak percaya yang ditanda tangani 27 orang anggota dewan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok.
Meluruskan informasi tersebut, Bupati Solok Epyardi Asda pun memposting video dengan durasi 1 menit 31 detik ke WAG TOP 100. Sebetulnya, video tersebut berdurasi 45 menit, namun yang diposting Bupati Solok hanya 1 menit 31 detik. Maksud itu semua adalah untuk mempertegas bahwa tuduhan mengintervensi salah satu partai politik itu tidak benar.
"Suara yang dominan dalam video beredar adalah suara Septrismen (anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Gerindra). Bupati Solok Epyardi hanya pembicara yang menegaskan kalimat-kalimat yang disampaikan Septrismen," katanya.
Suharizal juga membeberkan bahwa dalam video tersebut, anggota DPRD Septrismen menguraikan bahwa ia mendapat informasi dan telah mengecek kebenaran soal rencana perjalanan dinas 15 orang anggota DPRD Kabupaten. Namun yang berangkat hanya 7 orang.
Menurut Suharizal, rekaman video yang dijadikan rujukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra dalam pelaporannya ke Polda Sumbar, bukanlah sebuah tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baca Juga:Diapit 2 Daerah PPKM, Pemkab Solok Hanya Lakukan Pengetatan Prokes
"Jika merujuk kepada undang-undang tersebut, ini bukanlah sebuah tindak pidana. Lagian rekaman video itu dibagikan ke dalam grup yang amat privat dan bupati pun ada dalamnya," katanya.
