alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bupati Solok Bakal Bereskan 'Sengkarut' Gedung Baru DPRD yang Merimba Hampir 7 Tahun

Riki Chandra Senin, 05 Juli 2021 | 12:06 WIB

Bupati Solok Bakal Bereskan 'Sengkarut' Gedung Baru DPRD yang Merimba Hampir 7 Tahun
Gedung baru DPRD Kabupaten Solok yang belum ditempati sejak rampung dibangung dengan APBD Kota Solok pada tahun 2015 silam. [Suara.com/ Riki Chandra]

Pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Solok itu menelan biaya sekitar Rp 5 miliar.

SuaraSumbar.id - Nasib gedung baru DPRD Kabupaten Solok yang rampung dibangun dengan APBD Kota Solok kian mengkhawatirkan. Apalagi, sejak pembangunannya tuntas tahun 2015 silam, hingga kini gedung tersebut belum ditempati karena memang belum diserah terimakan.

Gedung baru DPRD itu rampung dibangun di ujung masa kepemimpinan Syamsu Rahim yang menjabat Bupati Solok periode 2010-2015. Sayangnya, eks bupati itu tidak langsung menuntaskan persoalan penerimaan gedung dari Pemkot Solok ke Pemkab Solok, sebelum meninggalkan Arosuka.

Saat Bupati Solok dijabat Gusmal Dt Rajo Lelo, persoalan gedung itu juga tak kunjung beres. Mantan bupati dua periode itu berasalan masih menunggu hasil pemeriksaan BPK tentang kejelasan tukar menukar barang milik negara atau ruislag aset Pemkab dengan Kota Solok.

Lagi-lagi, persoalan gedung tersebut tak selesai hingga Gusmal mengakhiri jabatannya pada Februari 2021 lalu. Dan kini, Bupati Solok Epyardi Asda pun dihadapkan dengan sengkarut gedung berlantai 2 yang berada persis di belakang kantor DPRD Kabupaten Solok saat ini.

Baca Juga: Keren! Cokelat Minang dari Biji Kakao Solok Sabet Penghargaan Internasional di Prancis

Epyardi Asda mengaku persoalan ini sebetulnya beban moral bagi kepala daerah karena itu menyangkut aset negara dan kepentingan masyarakat.

Politisi PAN itu mengaku siap menerima aset tersebut dengan cara win win solution. Artinya, Pemkab Kabupaten Solok tidak rugi dan Pemkot Solok juga tidak dirugikan.

"Saya sudah bikin surat bentuk tim. Ini kan sesama pemerintah. Jadi win win solution-nya appraisal," kata Epyardi Asda kepada SuaraSumbar.id, Sabtu (3/7/2021) malam.

Dengan ditaksir harga atau appraisal, Epyardi meyakini kedua daerah tidak akan merasa ada yang dirugikan.

"Berapa aset, berapa harganya, berapa harga gedung DPRD. Jadi siapa yang banyak dan yang sedikit, itu yang numbok nanti. Siapa tahu milik aset kota yang lebih tinggi," katanya.

Baca Juga: Tegas! Bupati Solok Desak Pemakai Aset Negara Bayar Sewa, Termasuk Kampus UMMY Solok

Menurut Epyardi, dia berniat menyelesaikan sengkarut gedung baru DPRD Kabupaten Solok ini semata karena untuk kepentingan daerah.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait