- Kementerian Kehutanan menggelar rapat koordinasi karhutla di Jambi pada Senin, 3 Agustus 2026, guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemarau.
- Kepala BPHL Wilayah IV Andi Rohaendi menekankan pentingnya pencegahan dan kesiapan sumber daya untuk mencapai komitmen Zero Karhutla di Jambi.
- Seluruh pemegang PBPH di Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Karhutla untuk memperkuat kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
SuaraSumbar.id - Kemenhut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV itu bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapan personel dan sarana, serta mempercepat respons terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi.
Kepala BPHL Wilayah IV Andi Rohaendi mengatakan pencegahan tetap menjadi langkah paling efektif dalam pengendalian karhutla. Karena itu, seluruh pemegang PBPH diminta memastikan kesiapan sumber daya manusia, peralatan, patroli lapangan, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.
"Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi," kata Andi Rohaendi, Senin (3/8/2026).
Baca Juga:Bongkar Pembalakan Liar di Mentawai, 11 Alat Berat hingga 7 Truk Disita!
Rapat koordinasi diikuti pemegang PBPH dan perwakilan KPH se-Provinsi Jambi. Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pembaruan informasi mengenai tingkat kerawanan karhutla, prakiraan cuaca, strategi penanggulangan bencana, serta langkah-langkah peningkatan kesiapsiagaan di tingkat tapak.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan informasi cuaca dan iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan patroli dan mitigasi di lapangan.
"Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang cepat dan terpadu.
Menurutnya, tantangan seperti keterbatasan akses, minimnya sumber air, karakteristik lahan gambut, hingga faktor cuaca tidak dapat dihadapi oleh satu instansi saja.
Baca Juga:Sumbar Lawan Karhutla: 10 Ton NaCl Diterbangkan BMKG untuk Hujan Buatan!
"Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.
Dalam rapat tersebut, pemegang PBPH didorong memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, serta patroli terpadu.
KPH juga diharapkan mengoptimalkan pemantauan lapangan, memperkuat koordinasi lintas pihak, dan mendukung respons cepat ketika terdeteksi titik panas maupun indikasi kebakaran.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan. Komitmen tersebut mencakup penguatan upaya pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, serta kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan, lingkungan, dan masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Kementerian Kehutanan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPH, pemegang PBPH, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga upaya pencegahan, deteksi dini, patroli, dan penanganan karhutla di Provinsi Jambi dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
