SuaraSumbar.id - Ribuan massa mengepung rumah dinas Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Rusma Yul Anwar. Mereka mencegah Ketua DPC Partai Gerindra menjalan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang telah menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.
Rusma Yul Anwar dinyatakan bersalah melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan yang melanggar pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salah seorang warga Pessel, Albert (31) mengatakan, masyarakat beramai-ramai ke rumah dinas bupati untuk mencegah Rusma Yul Anwar menjalankan putusan tersebut.
"Kami tau bagaimana kondisi kasus ini. Kasus lawan politik dari awal. Kami tidak ingin ada eksekusi atau apapun namanya. Kami ingin Pessel tetap di bawah pemerintah pak AN (Rusma Yul Anwar)," katanya, Rabu (8/7/2021).
Baca Juga:Polemik Penolakan Nama Puncak Jokowi di Kawasan Mandeh Pesisir Selatan
"Kami ingin pak AN tetap di luar dan menjadi bupati. Sebanyak 128 ribu warga telah memilih beliau jadi Bupati di Pilkada," tegasnya.
Warga lainnya, Emi (43) mengatakan, Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Bupati Rudi Hariansyah adalah pemegang kedaulatan melalui hasil Pilkada 2020. Pasangan itu menang 57 persen dari total suara sah.
"Kami ingin pengambil kebijakan yang tinggi menyelesaikan persoalan ini secara arif bijaksana, jangan sampai berdampak kepada kepercayaan masyarakat," harapnya.
Kerumunan massa akhirnya berdampak pada penundaan pelaksanaan eksekusi. Hal itu diputuskan setelah pihak Kejaksaan Negeri Painan berunding dengan masyarakat.
Negosiasi penundaan itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Pessel, Kapolres Pessel, Dandim 0311 Pessel. Selain itu, tokoh Pessel yang juga mantan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit turut hadir dalam pertemuan itu.
Baca Juga:Puji Indahnya Kawasan Mandeh, Sandiaga Uno: Surga di Selatan
"Ya, benar. Ibu Kejari, Pak Kapolres dan Pak Dandim tadi ada di situ," kata salah seorang masyarakat yang ikut menyaksikan kesepakatan itu.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengaku siap memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, pasca ditolaknya kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Rusma Yul Anwar mengatakan, pemenuhan panggilan itu bukan atas dasar desakan siapa pun, melainkan atas kesadaran sendiri sebagai warga yang taat dan untuk menjaga kondisifitas Pesisir Selatan.
"Benar. Itu atas permintaan saya sendiri. Saya sudah sampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri, saya akan datang sendiri memenuhi putusan pengadilan," katanya.
Niat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang itu sebelumnya secara terang-terangan juga disampaikan Rusma Yul Anwar dalam paripurna di DPRD Pesisir Selatan.
Untuk diketahui, Rusma Yul Anwar yang saat itu menjabat Wakil Bupati Pesisir Selatan divonis oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang selama satu tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.
Rusma dinyatakan bersalah melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan atas pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam eksepsi, dakwaan perkara hukum ini disebut-sebut kasusnya bergulir berawal dari adanya laporan masyarakat sekitar terkait perusakan mangrove di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan mulai 2016, dan terdapat laporan lain yang diteken Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni tertanggal 27 April 2018.
Dari laporan tersebut, kata PH Wabup Pessel Vino, dari empat pelaku yang telah dilaporkan Bupati Hendrajoni, hanya kliennya saja yang diproses. Sementara, tiga nama lainnya tidak.
"Padahal, dari keempat terlapor itu, justeru lahan milik Rusma Yul Anwar kerusakannya yang paling kecil," ungkapnya ketika itu.
Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh itu disampaikan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung. Pada laporan tersebut, terdapat tiga nama lainnya yang tidak diproses secara hukum. Ketiganya antara lain dua orang mantan pejabat di Pessel dan seorang pengusaha, dengan luasan kerusakkan yang lebih parah.
"Itu belum lagi kerusakkan yang ditimbulkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.
Hingga saat ini, hanya Rusma Yul Anwar saja yang diproses hukum dan ditetapkan tersangka hingga terdakwa. Dikarenakan hal ini dinilai terkesan tebang pilih.
