SuaraSumbar.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang.
Perintah menghadirkan Mahyeldi itu muncul lantaran terdakwa kasus dugaan korupsi KONI Padang itu kerap menyebut-nyebut nama mantan Ketua PSP sekaligus mantan Wali Kota Padang itu.
Perintah tersebut disampaikan oleh salah satu hakim anggota, Hendri Joni kepada JPU. "Saksi sering sebut-sebut nama Pak Mahyeldi. Jaksa apa bisa Pak Mahyeldi ini dihadirkan," kata Hendri Joni kepada JPU Kejari Padang, Therry Gutama, Senin (8/8/2022) malam.
Therry pun mengiyakan dan menuruti perintah majelis untuk menghadirkan yang bersangkutan (Mahyeldi) pada sidang berikutnya. "Bisa yang mulia setelah adanya ketetapan dari majelis hakim," sebut Therry.
Sebelum perintah pemanggilan Mahyeldi, sidang yang di ketuai oleh Juandra itu telah memeriksa tiga orang saksi untuk dimintai keterangannya.
Ketiga orang saksi yaitu Edo Wardana (Mantan Wakil Sekretaris KONI Padang), Robby Malvinas (Mantan Wakil Bendahara KONI dan Sekretaris Tim PSP Padang) serta Kenedy (Mantan Bendahara Umum KONI Padang).
Kepada majelis hakim,Robby Malvinas bersaksi dan mengakui adanya bantuan Rp500 juta untuk klub sepakbola PSP Padang dalam anggaran KONI Padang tahun 2019 yang tidak ada nomenklaturnya.
"Ada juga proposal bantuan dana dari PSP yang ditujukan ke Pemko Padang pada tahun 2018 untuk anggaran tahun 2019. Proposal itu ditandatangani Ketua Umum PSP Pak Mahyeldi dan Sekretaris Editiawarman," tuturnya.
Menyikapi keterangan saksi, Yohannas selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Suardi dan Nazar kembali memperlihatkan bukti chatting WhatsApp antara Agus Suardi dengan Mahyeldi dan Agus Suardi dengan Kepala BPKAD, Andri Yulika terkait uang Rp 500 juta itu.
Baca Juga: Terjerat Kasus Dugaan Korupsi APD, Mantan Kadis Kesehatan Kota Payakumbuh Divonis Bebas
Diketahui, dalam kasus ini Kejari telah menetapkan tiga tersangka yakni Agus Suardi yang kala itu menjabat Ketua Umum KONI Padang periode 2015-2019 sekaligus bendahara umum PSP Agus Suardi juga mantan Ketua Umum KONI Sumbar.
Dua tersangka lainnya adalah Nazar dan Davidson. Diketahui keduanya juga merupakan mantan pengurus KONI Padang. Dalam penyelidikan itu, Kejari menemukan kerugian negara Rp3 miliar lebih.
Kontributor : B Rahmat
Berita Terkait
-
Sumbar Provinsi Pertama Luncurkan KTP Digital, Mahyeldi: Memudahkan Masyarakat
-
Sidang Kasus Korupsi KONI Padang, Pengacara Terdakwa Minta Mahyeldi Juga Diproses
-
Ingin Terus Belajar Budaya Minang, Delegasi Museum Negeri Sembilan Berharap Penerbangan Langsung Malaysia-Padang
-
Titik Panas Meningkat Drastis, Sumbar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan
-
Mahyeldi Optimis Sumbar Jadi Rumah Perhutanan Sosial, Ini Alasannya
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas