Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Ditangguhkan, Gubernur Sumbar: Masalah Anggaran

SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menduga menduga penangguhan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin disebabkan masalah anggaran.

“Memang kemarin itu kan juga ada di beberapa daerah lain. Artinya mungkin memang masalah anggaran di pusat,” katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Selasa (17/8/2021).

Menurut Mahyeldi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT HK dan BPN supaya mengkoordinasikan dengan Kemenkeu pembayaran agar terlaksana, karena ini harapan masyarakat.

Masyarakat Sumbar, kata Mahyeldi, sudah berharap segera terwujudnya jalan tol ini. Pemprov Sumbar juga sudah berdiskusi dengan banyak pihak tentang arti pentingnya pembangunan jalan tol ini.

Baca Juga: Pakai Baju Bundo Kanduang, Gubernur Sumbar Sebut Puan Maharani Cinta Minangkabau

“Karna memang kita di provinsi dari tim yang kita bentuk itu semua bergerak untuk itu. bahkan dari upaya yang dilakukan sudah banyak masyarakat yang clear masalah tanah, perhitungan dan segala macam,” imbuhnya.

“Sudah terbentuk panitia di kab dan kota yang akan mensinergikan dengan masyarakat terkait pembebabsan tanah. Pembanguan tol sudah membatin dan sudah menjadi keinginan masyarakat sumbar dan Riau,” katanya lagi.

Mahyeldi berharap penangguhan tersebut tidak lama. Secara resmi, Gubernur mengaku pihaknya belum mendapatkan surat apa isi dan detail penangguhan itu.

“Mudah-mudahan surat itu jelas, akan kita coba analisa dan kaji langkah yang bisa dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin kabarnya ditangguhkan. Namun, Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) belum menerima surat soal isu penangguhan tersebut.

Baca Juga: Pengadaan Mobil Dinas Baru Dikritik, Wakil Gubernur Sumbar Jawab Begini

Hal itu dinyatakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin (16/8/2021). Pihaknya belum menerima surat terkait hal tersebut. Dia juga membantah isu penangguhan tol disebabkan persoalan pembebasan lahan.