Mahyeldi Desak Seleksi Ulang Pimpinan Baznas Sumbar, Anggota DPRD: Tidak Menghargai Proses

SuaraSumbar.id - Permintaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyeleksi ulang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar dianggap sebuah hal yang tidak masuk akal. Pasalnya, proses seleksi telah selesai dilaksanakan sesuai prosedur.

Hal itu dinyatakan anggota DPRD Sumbar, Nofrizon. "Gubernur tidak menghargai proses yang telah dijalankan pansel dan penetapan lima pimpinan Baznas Sumbar. Ini sudah dipertimbangkan oleh Baznas Pusat, kenapa diotak-atik oleh gubernur," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (13/8/2021).

Menurut politisi Demokrat itu, permohonan yang tertuang dalam surat Gubernur Sumbar kepada Baznas pusat bernomor 451/179/Kesra-2021 perihal seleksi ulang pimpinan Baznas Sumatera Barat lebih kepada tidak adanya orang yang diinginkan gubernur yang ditetapkan sebagai pimpinan Baznas Sumbar.

"Baznas ini milik umat bukan hanya salah satu partai saja," katanya.

Baca Juga: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Sumbar Tinggi, Mahyeldi Klaim Penanganan Cukup Baik

Sebelumnya, Baznas Pusat telah mengeluarkan lima nama yang dapat dipertimbangkan sebagai pimpinan Baznas Sumatera Barat periode 2020-2025 yakni Buchari, Busrial, Nurman Agus Afrianto Korga dan Firdaus.

"Semua nama itu profesional dan tidak seperti alasan yang diucapkan gubernur kepada Baznas pusat. Tidak ada alasan untuk melakukan seleksi ulang, proses panjang ini sudah dilakukan dan harusnya dihormati," kata dia.

Gubernur Sumbar menyatakan sejumlah alasan agar dilakukan seleksi ulang mulai dari belum ada komitmen kelima orang itu bekerja penuh, pemimpin Baznas harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dan mendukung pemimpin Baznas Sumbar profesional berja penuh bukan paruh waktu.

Bahkan di poin kelima, Gubernur Sumbar mengatakan nama-nama yang mendapatkan pertimbangan Baznas Pusat serta alasan yang diungkapkan, gubernur berpendapat perlu dilakukan seleksi ulang.

"Saya menilai kerja gubernur tidak hanya ini, terlalu kecil kalau persoalan ini diurus gubernur. Banyak urusan yang lebih besar yang harus dihadapi mulai dari persoalan pandemi, pemulihan ekonomi dan lainnya," kata dia.

Baca Juga: Kadis Pendidikan Sumbar Sebut Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Kepala Daerah