SuaraSumbar.id - Gakkumdu Payakumbuh menghentikan kasus dugaan politik uang karena calon tersangka tidak bisa dihadirkan. Padahal, Bawaslu Payakumbuh sebelumnya telah menyatakan kasus tersebut sudah memenuhi syarat formil hingga dilimpahkan ke Polres Payakumbuh.
Keputusan ini mendapat kritik keras dari sejumlah pakar hukum yang menilai keputusan Gakkumdu bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan politik uang di masa depan.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Khairul Fahmi mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kekeliruan dalam pemahaman tata cara pemilihan dan pemilu.
"Keputusan Gakkumdu tidak tepat, karena dalam Pemilu, pemeriksaan dapat dilakukan secara in absentia, dan seharusnya hal yang sama bisa diterapkan pada Pilkada," ujar Fahmi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).
Menurutnya, jika alasan in absentia digunakan untuk menghentikan proses hukum, hal itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pakar hukum lainnya, Wendra Yunaldi, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMSB, mengungkapkan bahwa keputusan Gakkumdu bisa menjadi modus baru bagi pelaku politik uang.
Ia menilai bahwa penyidik seharusnya lebih progresif dalam mengungkap kasus ini dan tidak terfokus hanya pada satu titik, terutama jika sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup.
Hengki Andora, seorang ahli hukum administrasi negara, juga menyatakan keheranannya terhadap keputusan Gakkumdu ini. "Keputusan ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita ke depan, karena bisa membuka celah bagi praktik politik uang yang lebih marak," kata Hengki.
Bawaslu Payakumbuh sebelumnya telah memutuskan untuk menghentikan proses hukum kasus politik uang ini, dengan alasan bahwa calon tersangka tidak dapat dihadirkan. Namun, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pemberantasan politik uang di Pilkada yang seharusnya lebih ketat.
Sebelumnya, kasus dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Kota Payakumbuh 2024 dihentikan setelah pihak kepolisian gagal menghadirkan calon tersangka untuk dimintai keterangan.
- 1
- 2
