SuaraSumbar.id - Sejumlah masyarakat di kawasan kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), masih menolak kehadiran proyek geothermal, pemanfaatan energi panas bumi.
Salah satu upaya geothermal terwujud adalah dengan menggencarkan sosialisasi yang intensif dari pihak pemerintah daerah (pemda) setempat.
Hal itu dinyatakan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Bajanjang, Bujang M Nur. Menurutnya, masyarakat yang menolak hadirnya geothermal di Gunung Talang hanya dua dari delapan jorong.
"Yang menolak itu adalah warga di Jorong Buah Gunuang dan Jorong Gurah. Sedangkan 6 jorong lainnya menerima kehadiran geothermal ini," katanya, Kamis (2/11/2023).
Baca Juga:Begini Penilaian Analis Terkait Modal Kerja PGEO Negatif
Selain itu, pihaknya beberapa tahun lalu pun telah melakukan studi banding ke Desa Margamukti dan Desa Lembang yang juga masuk wilayah produksi panas bumi di Provinsi Jawa Barat.
Studi banding ini diikuti 70 orang yang terdiri dari unsur ninik mamak, perangkat nagari hingga peringkat kecamatan. Selain ke Jawa Barat, mereka juga pernah studi banding ke proyek geothermal yang ada di kabupaten tetangga yakni Kabupaten Solok Selatan.
Setelah studi banding, mereka berkesimpulan bahwa proyek geothermal dapat berdampingan dengan masyarakat. Dalam arti tidak akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat.
"Kami melakukan studi banding untuk membuktikan geothermal ini tidak merusak lingkungan. Yang dekat kita saja ini contohnya, di Solok Selatan, itu luar biasa hebat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana sekarang. Sampai sekarang belum ada pengaruhnya ke alam sekitar," ujarnya.
Bujang menceritakan adanya sebagian kecil masyarakat Batu Bajanjang menolak kehadiran geothermal karena adanya provokasi dari pihak luar. Di mana pihak luar ini kata dia menginginkan proyek geothermal gagal terlaksana dengan cara memberikan kabar buruk yang menakut-nakuti masyarakat akan kerusakan lingkungan.
Baca Juga:PGEO Terbitkan Obligasi Buat Bayar Utang, Begini Kata Analis
Dia sendiri sudah membuktikan dengan melihat langsung dengan mata kepalanya bahwa geothermal tidak merusak lingkungan.
Malahan di dekat geothermal tempat ia studi banding, ada kebun teh seluas 20 hektar yang justru semakin subur dan hasilnya meningkat sejak adanya geothermal.
"Provokasi yang masuk dari luar itu kepada masyarakat, bahwa geothermal akan membuat sumber air berkurang, pipa-pipanya akan berbahaya bila didekati. Itu sama sekali tidak ada. Setelah saya studi banding, 180 derajat berbeda dengan provokasi yang dilakukan pihak luar," katanya.
Selain itu, ada tokoh-tokoh setempat yang menggiring isu ini untuk jualan politik dan sekarang beberapa orang yang dulunya mendampingi masyarakat Batu Bajanjang yang menolak geothermal berhasil duduk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok.
Pemda Harus Turun Tangan
Menurut Bujang M Nur, pemerintah daerah harus turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang menolak kehadiran geothermal.
Dikatakannya, ninik mamak dan KAN sudah tidak didengar lagi oleh masyarakat karena dianggap akan menggadaikan Gunung Talang kepada pihak perusahaan.
Padahal dirinya bersama ninik mamak di KAN hanya mendukung program pemerintah sesuai amanat Undang Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 yakni bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Proyek ini bukan kami yang meminta dijalankan. Tapi ini program pemerintah. Dan kami sudah melihat manfaat besarnya untuk kehidupan masyarakat," tuturnya.
Bujang mengaku tidak mengetahui secara persis bagaimana sikap masyarakat saat ini terhadap rencana proyek geothermal di Gunung Talang. Kata dia, sementara situasi di Batu Bajanjang terlihat kondusif karena masyarakat merasa perusahaan tidak jadi menggarap geothermal di Gunung Talang.
Tapi bila proyek ini kembali akan dijalankan, harus ada sosialisasi secara intens dari Pemda supaya masyarakat benar-benar paham bahwa proyek ini tidak akan mengganggu aktivitas pertanian dan juga akan berdampak baik kepada ekonomi masyarakat sekitar.
Bujang tak dapat memungkiri 95 persen kehidupan masyarakat Batu Bajanjang adalah masyarakat petani yang paranoid lahan mereka akan hilang dan rusak bila ada proyek geothermal.
"Kalau sudah ada lagi orang dari luar masuk ke kawasan lokasi rencana geothermal, masyarakat akan berkumpul lagi untuk menolak. Tanpa dikomandoi," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, meminta masyarakat tak khawatir dengan keberadaan proyek tersebut. Dia menyebut hal itu tidak akan mengganggu lahan pertanian.
Dia mencontohkan geotermal yang ada di Kabupaten Solok Selatan berupa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). "Dari proyek itu saja, Solok Selatan bisa mendapatkan PAD senilai Rp 70 miliar. Sedangkan dari total PAD Kabupaten Solok saja tidak sampai segitu," katanya, Jumat (13/10/2023).
Soal proyek, dia juga telah melakukan studi banding ke daerah lain yang proyek geothermal berjalan lancar dan itu bisa berdampingan dengan masyarakat.
"Petani fokus dengan pertaniannya, geothermal berjalan menghasilkan PAD, memastikan energi dan menyerap tenaga kerja," ungkapnya.
Jon meminta masyarakat, khususnya di kenagarian yang akan terkena dampak proyek geothermal, agar tidak perlu takut dan terprovokasi pihak tertentu yang ingin proyek geothermal ini batal.
"Kita harus sadar, tidak semua lo daerah punya potensi energi panas bumi. Kita di Solok punya. Kenapa tidak kita maksimalkan itu. Banyak nanti tenaga kerja yang akan terserap Banyak nanti peluang kerja yang akan terserap, baik secara langsung maupun tidak langsung dari ekosistem pembangkit listrik ini," katanya.
