SuaraSumbar.id - Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan menilai Pemerintah Kota (Pemko) Padang abai perhatian terhadap korban kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Padahal, kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah tersebut terbilang tinggi.
Kondisi terlihat dari tidak adanya anggaran yang disiapkan Pemko Padang untuk pemulihan korban kekerasan seksual.
"Pemerintah sebut perhatian ada, namun realitanya tidak sampai pada tahap pemulihan, dengan alasan minimnya anggaran dari pusat," kata Direktur WCC Nurani Perempuan, Rahmi Merri Yenti, dikutip dari Covesia - jaringan Suara.com, Jumat (11/3/2022).
Menurutnya, tahap pemulihan korban sebetulnya yang menjadi poin utama yang harus diperhatikan pemerintah. "Pemuliahan adalah hal utama, bukan hanya diberikan bantun, sekali dua kali," sebut dia.
Baca Juga:3 Tahun Terakhir, Kasus Pelecehan Seksual Anak di Padang Tak Pernah Turun
"Kami mencatat tahun 2020 ada 7 kasus, 2019 dengan 26 kasus, sementara untuk 2021 ada 46 kasus," katanya lagi.
Ketika pemerintah tidak sampai pada tahap pemulihan untuk korban seperti konsultasi korban kepada psikolog, biaya perobatan, maka Nurani Peremuan yang akan membantu.
"Bagi yang terkendala biaya, maka pihak Nurani Peremupuan yang akan membantu," sebut wanita yang akrab disapa Meri itu.
Lanjut dia, dengan meningkatnya angka kekerasan setiap tahun, kita berharap perhatian pemerintah bisa sampai kepada tahap pemulihan.
"Ini adalah persoalan bersama yang harus mendapat perhatian semua pihak di Pemko Padang," tutupnya.
Baca Juga:Tak Terima Keluarga Tewas Saat Ditangkap Polisi, Warga Lapor Polres Agam
