- Kapolda Sumbar Irjen Jawari memetakan penanganan tambang emas ilegal di Padang pada Rabu, 11 November 2026.
- Penanganan melibatkan pemerintah daerah dan pakar untuk membahas alternatif legalisasi pertambangan rakyat sesuai aturan.
- Langkah tersebut bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat, menata aturan, serta menekan dampak kerusakan lingkungan.
SuaraSumbar.id - Kapolda Sumatera Barat Irjen Jawari mulai memetakan persoalan tambang emas ilegal yang masih menjadi tantangan di wilayah tersebut. Penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin itu dipastikan tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Jawari mengatakan, sejak mengawali kepemimpinannya di Polda Sumbar, dirinya tengah mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan tambang ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut cukup kompleks sehingga membutuhkan pemetaan dan strategi penanganan yang menyeluruh.
"Saat ini kepemimpinan saya baru, saya sedang memetakan dan melihat semua aspek. Persoalan ini cukup kompleks. Karena itu, saya ingin memetakannya terlebih dahulu, termasuk menerima berbagai masukan terkait strategi penanganannya," ujar Jawari di sela temu ramah dengan awak media di Padang, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, penanganan tambang ilegal tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Diperlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
Sejauh ini, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan. Jawari juga mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pakar serta kepala dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) maupun lingkungan hidup untuk membahas alternatif penyelesaian persoalan tersebut.
"Kita sudah melakukan langkah bersama para pakar dan berdiskusi dengan Kepala Dinas ESDM serta lingkungan hidup. Ada beberapa alternatif yang sedang dibahas, termasuk bagaimana membangun kolaborasi untuk mengatasi persoalan ini," kata dia.
Salah satu opsi yang turut menjadi pembahasan adalah kemungkinan legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Jawari, aspek kesejahteraan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam mencari solusi. Sebab, aktivitas pertambangan juga berkaitan dengan kehidupan dan sumber penghasilan sebagian masyarakat.
Ia berpandangan, apabila aktivitas pertambangan dapat dikelola melalui mekanisme legal dengan aturan yang jelas, berbagai aspek pengelolaan dapat lebih terkontrol, termasuk pengawasan terhadap aktivitas tambang dan dampak lingkungannya.
"Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas. Kemarin kita juga membahas soal legalisasi. Kalau sudah legal dan aturannya jelas, maka persoalan tambang bisa lebih tertata. Semua elemen bisa terakomodasi," tuturnya.
Jawari berharap, melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, pakar, dan seluruh elemen masyarakat, persoalan tambang emas ilegal di Sumbar dapat ditangani secara bertahap.
Selain menata aktivitas pertambangan, upaya tersebut juga diharapkan mampu menekan kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi salah satu dampak dari aktivitas tambang ilegal.
"Insyaallah dengan kolaborasi dan pemikiran bersama, persoalan ini bisa kita atasi. Lingkungan juga bisa tertata dengan baik dan kerusakan lingkungan dapat kita atasi. Itu yang kita inginkan bersama," pungkasnya.
Kontributor : Sapta S
