SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Mandeh. Hal ini dilakukan agar pengembangannya dapat dipercepat.
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengatakan, dengan adanya kejelasan soal AMDAL, upaya percepatan dan pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT Mandeh) di Kecamatan Koto XI Tarusan tentu lebih terarah dan terencana.
"Tanpa itu, pengembangannya tidak akan begitu kencang karena investor nanti ragu karena faktor regulasi," katanya, Senin (7/3/2022).
Keberadaan KWBT Mandeh diresmikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir 2015 yang turut dihadiri Andrinof sebagai penggagas, Menteri PU Basuki Hadimuljono dan Irman Gusman ketika sebagai Ketua DPD-RI.
Baca Juga:Hamili Siswi SMP, Pemuda di Pesisir Selatan Diringkus Polisi
Presiden mengaku takjub akan keindahan salah satu pesona bahari di kawasan Barat pantai Sumatera itu adalah Raja Ampat di kawasan Pantai Barat Sumatera, bahkan presiden menyebut Mandeh kepingan surga yang jatuh ke bumi.
Pada kesempatan itu Jokowi menetapkan Andrinof Chaniago sebagai Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Mandeh dan memerintahkan agar Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan merumuskan arah Pengambangannya.
Bupati melanjutkan selain berdampak pada pengembangan, tanpa adanya kepastian hukum tentu akan sulit bagi investor untuk membenamkan modalnya di kawasan Mandeh, khususnya di dalam zona destinasi.
Sementara Pesisir Selatan kini telah menetapkan dua kawasan utama sebagai pengembangan pariwisata antara lain kawasan Mandeh di sebelah Utara dan kawasan Carocok di sebelah Selatan.
"Karena kita tahu, karakteristik investasi sektor wisata itu adalah padat modal dan sekaligus padat resiko. Jadi, butuh rasa aman," terang bupati.
Baca Juga:Waspada! Potensi Angin Kencang Mengintai Wilayah Pesisir Selatan Jawa Tengah
Bahkan pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menegaskan pariwisata sebagai pendulang investasi, dengan target Rp2.5 triliun di akhir perencanaan.
- 1
- 2
