facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kebebasan Mendirikan Media Ancam Kualitas Pers di Sumbar, AJI Padang: Jurnalis Kehilangan Akses

Riki Chandra Rabu, 26 Januari 2022 | 20:10 WIB

Kebebasan Mendirikan Media Ancam Kualitas Pers di Sumbar, AJI Padang: Jurnalis Kehilangan Akses
Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas. [Dok.Istimewa]

Kebebasan mendirikan media, terutama media online di Sumatera Barat (Sumbar), dapat mengancam kualitas pers di Ranah Minang.

SuaraSumbar.id - Kebebasan mendirikan media, terutama media online di Sumatera Barat (Sumbar), dapat mengancam kualitas pers di Ranah Minang. Bahkan, banyak di antara mereka yang hanya melahirkan media untuk kepentingan pribadi.

"Kebabasan pers di Sumbar sudah baik, liputan sudah banyak, tapi kebebasan mendirikan media juga menjadi ancaman kualitas pers," kata Ketua Aliansi Jurnalis Indepanden (AJI) Padang, Aidil Ichlas, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Rabu (26/1/2022).

Menurut Aidil, ada sebagian yang tidak menjadikan media sesuai tupoksinya, namun lebih kepada mendapatkan keuntungan finansial sendiri.

"Ini tantangan kita ke depan bagaimana pers harus lebih baik. Kualitas jurnalis dan media juga harus diperhatikan. Saat ini banyak jurnalis dan media yang copypaste," ujarnya.

Baca Juga: Polemik Pembangunan Kanopi di Pasar Bukittinggi, Ada yang Menolak dan Ada yang Mendukung

Menurutnya, hal itu amat disayangkan karena berdampak kepada tidak tersuarakannya suara masyarakat, karena hanya mengandalkan rilis pemerintah. Tak hanya itu, saat ini beberapa jurnalis di Sumbar juga mengeluhkan sulitnya mendapat akses kegiatan Gubernur dan Wagub yang dulunya selalu disediakan.

"Jurnalis kehilangan akses, itu penyebabnya karena adanya pengalihan dan tupoksi bidang di Pemprov," ujarnya.

Kemudian, Aidil juga menyebutkan beberapa kegiatan yang mengganggu kegiatan jurnalis di Sumbar, mulai dari penghalang-halangan, penghinaan, bahkan sampai pengancaman terhadap jurnalis.

"Seperti di Pasaman, jurnalis Covesia.com mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan. Kapolres di sana sudah dimutasi oleh Kapolda Sumbar, tapi kita belum tahu penyebab dimutasinya," kata Aidil.

Terkait kesejahteraan jurnalis juga penting diperhatikan, katanya. Dengan tidak adanya kontrak, atau status kontributor, dan luasnya area liputan jurnalis menjadikan jurnalis sulit secara finansial.

Baca Juga: LBH Pers Padang Ungkap Kasus-kasus yang Menimpa Jurnalis di Sumbar, Mulai dari Penghinaan Profesi hingga Pengancaman

"Mulai dari upah yang tidak layak, Rp10 ribu per berita bahkan ada yang hanya Rp 7.500 per berita. Bagaimana dia bisa melakukan tugas jurnalistiknya dengan baik dengan upah yang tidak layak," ujarnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait