SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah turut mengomentari mutasi yang dilakukan Wali Kota Padang Hendri Septa hingga mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia juga mengklaim kebijakannya soal pegawai semasa menjabat Wali Kota Padang tak pernah melanggar aturan.
Dalam melakukan mutasi, kata Mahyeldi, bupati dan wali kota harus berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat kepala daerah harus mengikuti aturan yang mengatur soal itu," kata Mahyeldi usai bertemu KASN, Rabu (21/4/2021).
Mahyeldi menyebut, jika kepala daerah tetap melantik dan memutasi pejabat tanpa mengikuti prosedur, dampaknya akan banyak terhadap pemerintahan itu sendiri.
Baca Juga:Mutasi Pejabat Pemkot Padang Ditegur KASN, Hendri Septa: Saya Cuma Melantik
"Mulai dari karir ASN yang bersangkutan dan kemudian agenda pemerintah daerah akan terhambat. Soalnya ini juga menyangkut dengan Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Mahyeldi menceritakan, selama menjabat sebagai wali kota Padang, dia selalu berupaya taat aturan dalam melantik dan memutasi pejabat.
"Ini diakui oleh KASN. Selama ini hubungan kami juga baik dan tidak ada permasalahan," tuturnya.
Terkait dengan mutasi yang dilakukan Wali Kota Padang Hendri Septa yang dinilai KASN tidak sesuai prosedur, Mahyeldi menyebut pihak KASN akan langsung bertemu dengan Wali Kota Padang.
Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Wali Kota Padang Hendri Septa membatalkan dan mengembalikan ke jabatan semula pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang dimutasi pada 15 April 2021, karena dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku
Baca Juga:Mutasi Pejabat, Wali Kota Padang Dituding Langgar Aturan
"Kami menyarankan dalam melakukan mutasi agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," kata Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus.
- 1
- 2
