CEK FAKTA: Beredar Tautan Mudik Gratis BUMN 2026 di Medsos, Benarkah?

SuaraSumbar.id - Informasi mengenai Mudik Gratis BUMN 2026 kembali menjadi perhatian publik setelah beredar unggahan di Facebook yang menampilkan poster digital bertuliskan program tersebut dari BP BUMN dan Danantara.

Unggahan tentang Mudik Gratis BUMN 2026 itu mengajak masyarakat segera mendaftar melalui tautan di bio profil dengan cara mengirimkan data pribadi.

Dalam unggahan tersebut, tercantum narasi sebagai berikut:

“Mudik Gratis BUMN Tahun 2026 telah dibuka!

Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut:

Pastikan seluruh data lengkap dan dokumen siap untuk mempermudah proses pendaftaran.

Kuota terbatas, segera daftar dan ajak keluarga atau teman agar perjalanan mudik lebih menyenangkan dan aman bersama Mudik Gratis BUMN Tahun 2026.”

Lantas, benarkah informasi tersebut?

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, tautan pendaftaran dalam unggahan tersebut tidak benar dan berpotensi sebagai praktik phishing.

Tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi penyelenggara dan berisiko mencuri data pribadi pengguna yang memasukkan informasi melalui formulir tidak resmi.

Poster digital yang beredar memang serupa dengan unggahan resmi BUMN di Instagram. Akan tetapi, terdapat modifikasi berupa tambahan ajakan untuk mendaftar melalui tautan di profil Facebook. Tambahan inilah yang tidak ditemukan dalam materi resmi.

Merujuk laporan ANTARA, pendaftaran resmi program Mudik Gratis BUMN 2026 dilakukan melalui laman mudik.jasaraharja.co.id pada periode 12–28 Februari 2026.

Calon peserta diminta memilih tiket sesuai moda transportasi dan tujuan, mengisi data diri dengan benar, menunggu proses verifikasi, serta menyimpan kode booking atau tiket elektronik untuk ditunjukkan saat keberangkatan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan informasi terkait Mudik Gratis BUMN 2026 diperoleh dari kanal resmi dan tidak mudah tergiur tautan yang meminta data pribadi di luar situs resmi. Kewaspadaan penting untuk mencegah pencurian data melalui modus tautan palsu yang mengatasnamakan program pemerintah atau BUMN.

Kesimpulan