- Kementerian PU membangun 100 Sekolah Rakyat Tahap II di 32 provinsi untuk menampung 122.000 siswa.
- Proyek infrastruktur pendidikan tersebut menyerap 97.000 tenaga kerja lokal demi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi.
- Fasilitas terpadu ini ditargetkan memperluas akses belajar layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera Indonesia.
SuaraSumbar.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun 100 Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Proyek infrastruktur pendidikan tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 122.000 siswa sekaligus menyerap sekitar 97.000 tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Keterlibatan pekerja lokal menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut. Selain memperoleh kesempatan kerja, masyarakat setempat juga berpeluang merasakan manfaat melalui meningkatnya pendapatan keluarga dan aktivitas ekonomi di wilayah mereka.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan gedung pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitas belajar yang memadai.
Kata Dody, program tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” katanya, Senin (26/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU juga bekerja sama dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI AD guna mendukung percepatan konstruksi di sejumlah wilayah. Kolaborasi tersebut turut diarahkan untuk membantu pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dampak pembangunan turut dirasakan oleh sektor usaha di sekitar proyek. Kebutuhan material, konsumsi harian pekerja, hingga layanan transportasi membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi.
Dengan demikian, manfaat pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat dirasakan masyarakat sejak tahap pengerjaan, sebelum fasilitas pendidikan tersebut mulai digunakan.
Kementerian PU juga melakukan penyesuaian kapasitas Sekolah Rakyat Tahap II. Semula, setiap lokasi dirancang untuk menampung 1.080 siswa. Namun, kapasitas tersebut ditingkatkan menjadi 1.260 siswa per lokasi mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penambahan ruang belajar dan asrama.
Penambahan kapasitas ini ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.
Dody menyebutkan, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sejalan dengan semangat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah, bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan, dikasih fasilitas yang megah. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” kata Dody.
Sekolah Rakyat Tahap II dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar sekaligus kebutuhan sehari-hari siswa.
Setiap lokasi dilengkapi tiga gedung pendidikan untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Fasilitas pendukung lainnya mencakup laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, tempat ibadah, serta guest house.
Untuk menunjang keamanan dan aktivitas siswa, kawasan sekolah juga dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, lapangan upacara, serta sarana olahraga berupa lapangan sepak bola atau mini soccer dan lapangan basket.
