- Sebanyak 2.600 manajer Koperasi Merah Putih di Indonesia belum mendapat kejelasan gaji dan kontrak kerja dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
- Dimas, seorang manajer asal Sumatera Barat, menyampaikan tuntutan tersebut pada hari Kamis, 22 Oktober 2026.
- Para manajer mendesak pemerintah dan perusahaan segera memberikan transparansi terkait mekanisme penugasan, penggajian, serta saluran informasi resmi.
SuaraSumbar.id - Persoalan yang dihadapi para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum menemukan titik terang. Setelah sebelumnya muncul keluhan terkait penempatan kerja yang dinilai terlalu jauh, kini persoalan mengenai kepastian kontrak kerja dan penggajian turut menjadi perhatian.
Salah seorang manajer KDKMP di Sumatera Barat (Sumbar), Dimas, mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai penggajian dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Persoalan tersebut juga dialami sekitar 2.600 manajer lainnya yang telah dinyatakan lulus di seluruh Indonesia.
"Ada beberapa permasalahan yang kami rasakan saat ini. Termasuk 2.600 orang manajer lainnya yang sudah lulus se-Indonesia," katanya, Kamis (22/10/2026).
Dimas menjelaskan, Kementerian Koperasi sebelumnya telah menyampaikan bahwa gaji manajer KDKMP yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan dibayarkan pada Oktober 2026.
Namun, ia menyebutkan bahwa manajer yang masuk tahap kedua dan belum mendapatkan PKWT hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai penggajian.
"Sementara kami yang belum mendapatkan PKWT yang di tahap 2 belum ada kejelasan sampai saat ini," ujarnya.
Menurut Dimas, ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status dan hak para manajer yang telah dinyatakan lulus, tetapi belum menerima dokumen perjanjian kerja.
Ia berharap PT Agrinas Pangan Nusantara maupun Kementerian Koperasi segera memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggajian dan kepastian kontrak kerja bagi para manajer tersebut.
"Kami harap nanti ada kejelasan yang diberikan oleh pihak Agrinas Pangan Nusantara atau dari Kementerian," katanya.
Selain persoalan kontrak dan gaji, Dimas juga menyoroti penunjukan sejumlah orang sebagai manajer culture KDKMP yang disebut membawahi beberapa manajer di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, proses penunjukan tersebut belum diketahui secara jelas oleh para manajer KDKMP lainnya.
"Jadi ada beberapa yang ditunjuk langsung menjadi manajer culture yang membawahi beberapa manajer di Indonesia. Ini kami tidak mengetahui bagaimana penunjukkannya," tuturnya.
Ia berharap pemerintah dan PT Agrinas Pangan Nusantara dapat menjelaskan mekanisme serta dasar penunjukan tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan manajer maupun masyarakat.
Bagi Dimas, keterbukaan informasi diperlukan agar para manajer dapat memahami mekanisme penugasan dan mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program KDKMP.
Dimas berharap berbagai persoalan yang dialami para manajer KDKMP segera mendapatkan penyelesaian. Kepastian mengenai PKWT dan penggajian menjadi hal yang dinilai perlu segera dijawab oleh pihak terkait.
