“Saya kurang tahu karena belum lihat naskah akademiknya. Karena itu peranan aktif Pemda Mentawai (eksekutif dan legislatif) mencari tahu perkembangan DIM dan di mana posisi Mentawai dalam hal ini,” jelasnya.
Hanya saja, kata Tulius, dasar pembentukan DIM baru ditahap wacana. Artinya, belum menjadi keputusan, apalagi Undang-Undang yang mengaturnya belum disahkan.
“Kalau meletakkan perspektif Keminangkabauan, tentu rencana itu sebuah hal yang baik,” sebutnya.
Sumbar sejatinya sudah memiliki posisi istimewa di NKRI. Banyak tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa berasal dari Sumbar, khususnya dari suku Minangkabau.
Baca Juga:Komentar Bupati Mentawai Soal Isu Sumbar Jadi Daerah Istimewa Minangkabau
“Kalau para tokoh itu mau mengistimewakan kesukubangsaannya di NKRI sudah mereka lakukan dari dulu. Kenyataannya, tidak demikian karena semangat keberagaman sangat dijunjung tinggi oleh tokoh-tokoh Minangkabau pada waktu itu,” ujarnya.
Saat ini, kata Tulius, politik dapat mengubah cara pandang manusia. Karena tujuan kepentingan politik tertentu hampir apa saja sekarang dapat “digoreng” menjadi propaganda politik dengan mengenyampingkan keanekaragaman suku bangsa di NKRI dan landasan pemikiran pendirian negeri ini.
“Kalau kita mengedepankan DIM, landasan batasan geografisnya bagaimana? Landasan sistem pemerintahannya bagaimana? Cakupan komunitasnya bagaimana? Lantas bagaimana dengan suku-suku bangsa lain yang ada dalam DIM itu,” ujarnya.
Menurut Tulius, mengubah nomenklatur provinsi bukan sekadar mengubah nama. Banyak kebijakan berdampak kepada penerapan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Saya kira tidak ada sebuah suku bangsa yang mau didominasi oleh suku bangsa lain. Karena itulah menjadi salah satu faktor yang mengawali perpecahan dan konflik," katanya.
Baca Juga:LKAAM Ungkap Penyebab Sumbar Tak Kunjung Jadi Daerah Istimewa Minangkabau
“Masih banyak yang dapat dikembangkan di Sumbar yang dapat diangkat menjadi ikon-ikon Keminangkabauannya yang tak harus dipersempit dengan konsep eksklusivitas,” sambungnya.
