SuaraSumbar.id - Bupati Kepulauan Mentawai menanggapi santai soal wacana perubahan nama provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM. Namun, dia tidak memastikan apakah masyarakat yang dipimpinnya akan menerima atau menolak rencana tersebut.
“Kalau itu yang terbaik, dipersiapkan,” kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet kepada Covesia.com - jaringan Suara.com, Rabu (17/3/2021).
Menurut Yudas, para pencetus DIM tentunya sudah mempertimbangkan matang-matang perubahan nama provinsi tersebut. Termasuk soal dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari langkah itu sendiri.
Apalagi pada dasarnya, Kepulauan Mentawai berbeda dengan 18 kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Atas kondisi itu, Yudas tidak bisa menjawab apakah masyarakat Mentawai menerima rencana tersebut atau tidak.
Baca Juga:LKAAM Ungkap Penyebab Sumbar Tak Kunjung Jadi Daerah Istimewa Minangkabau
“Kalau masyarakat menerima atau tidak itu soal lain,” ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istiewa Minangkabau (BP2 DIM) telah menyelesaikan naskah akademik perubahan nama provinsi Sumbar menjadi provinsi DIM dan usulan tersebut telah diajukan ke DPR.
Sebelumnya, beberapa tokoh dari Mentawai menyatakan bahwa wacana tersebut adalah langkah mundur Sumbar. Penggantian nama provinsi Sumbar menjadi Provinsi DIM hanya akan memicu konflik horizontal.
