"Jadi, ada berbagai problematika kekosongan hukum. Maka dilihat dari kontruksi undang-undang yang ada, pasti harus ada terlebih paripurna DPRD untuk menyatakan bahwa bupati diberhentikan dari jabatannya," sambungnya lagi.
Dalam kasus Bupati Pessel ini, Feri menduga, bupati sebagai korban yang timbul gara-gara konflik politik tertentu.
"Kalau hukum tidak memberikan ruang untuk seorang terpidana memimpin atau diberhentikan, jelas bupati tersebut merasa ada ketidakadilan bagi dia," katanya.
"Orang sudah terpilih, tapi gara-gara kasusnya diberhentikan. Padahal pada titik-titik tertentu, kasus pidana yang melibatkan calon-calon kepala daerah, tidak boleh ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," tuturnya.
Baca Juga:Baru Dilantik, Kasasi Kasus Pidana Bupati Pesisir Selatan Ditolak MA
Sebelumnya, diitolaknya kasasi Rusma Yul Anwar dimuat dalam situs resmi MA www.mahkamahagung.go.id. Penolakan itu dikeluarkan pada Rabu (22/2/2021) dengan perkara 31 K/PID.SUS-LH/2021.
Menanggapi hal itu, Rusma mengaku belum menerima salinan resmi. "Kita belum terima salinannya," singkatnya usai dirinya dilantik oleh Gubenur Sumbar.
Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Padang memutuskan bahwa Rusma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana khusus menyangkut usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
Dalam putusan itu, Rusma yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan subsider 3 bulan kurungan.
Atas putusan itu, Rusma mengajukan kasasi kepada MA terkait banding dari Pengadilan Tinggi Sumbar, namun ditolak.
Baca Juga:Adik Ipar Sebut Nurhadi Punya Usaha Sarang Burung Walet
Kontributor : B Rahmat
