SuaraSumbar.id - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat tengah memproses pemecatan salah satu kader seniornya, Marfendi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bukittinggi periode 2019-2024.
Marfendi dianggap melawan keputusan partai setelah memutuskan maju sebagai calon Wali Kota Bukittinggi tanpa dukungan dari PKS.
Marfendi, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh PKS, memilih maju di Pilkada Bukittinggi 2024 berpasangan dengan Fauzan dengan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Ummat.
Langkah ini dianggap bertentangan dengan keputusan internal PKS yang telah menetapkan pasangan Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis sebagai calon resmi yang diusung partai untuk pemilihan wali kota Bukittinggi.
Baca Juga: Tak Perlu Bawa KTP Lagi! Warga Bukittinggi Urus Administrasi Kini Cukup Pakai Smartphone
“Marfendi maju atas inisiatif pribadi dan berseberangan dengan keputusan partai. Kami sangat menyayangkan sikapnya yang tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan,” ujar Sekretaris DPW PKS Sumatera Barat, Rahmat Saleh, pada Rabu (9/10/2024).
Proses Pemecatan Sedang Berjalan
Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, Ulyadi, menambahkan bahwa saat ini sidang proses pemecatan Marfendi sedang berjalan di Dewan Etik Daerah DPD PKS Bukittinggi.
Proses ini dilakukan sesuai dengan mekanisme partai untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dianggap mencederai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.
“Sesuai mekanisme partai, sidang pemecatan Marfendi sedang berlangsung di Dewan Etik. Kami memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti melanggar aturan partai,” tegas Ulyadi.
Baca Juga: Sah! Pilkada Bukittinggi Diikuti 4 Pasangan Calon
Lebih lanjut, Ulyadi menjelaskan bahwa langkah Marfendi maju sebagai calon Wali Kota Bukittinggi tanpa restu partai merupakan bentuk pembangkangan terhadap keputusan kolektif yang diambil oleh partai.
Oleh karena itu, PKS memandang perlu untuk memberikan sanksi yang tegas agar menjadi pembelajaran bagi kader lainnya.
Respons Marfendi: Pindah Partai Itu Biasa
Marfendi sendiri tampak santai menanggapi proses pemecatannya dari PKS. Ia menyebut bahwa berpindah partai adalah hal yang lumrah dalam dunia politik.
Menurutnya, kepindahan ke partai lain tidak harus dipandang sebagai pengkhianatan, tetapi lebih sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
“Partai lain pindah-pindah itu biasa saja. Mana tahu nanti saya bisa menyatukan tiga partai ini—PKS, PPP, dan Ummat. Jadi, semua masih mungkin terjadi,” ungkap Marfendi ketika mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Bukittinggi di KPU Bukittinggi beberapa waktu lalu.
Meskipun begitu, Marfendi menyatakan bahwa statusnya di PKS saat ini tergantung keputusan internal partai. “Status saya di PKS tinggal dijelaskan ke DPW PKS. Apakah tetap di PKS atau tidak, itu sepenuhnya keputusan internal mereka,” lanjutnya.
PKS Tegaskan Pentingnya Disiplin Kader
DPW PKS Sumatera Barat menegaskan bahwa pemecatan Marfendi ini adalah upaya partai untuk menjaga kedisiplinan dan kekompakan internal.
Rahmat Saleh menyebutkan bahwa setiap kader harus tunduk pada aturan dan keputusan yang diambil oleh partai. Jika ada kader yang berseberangan, maka partai berhak mengambil tindakan sesuai AD/ART yang berlaku.
“Setiap kader yang tidak mematuhi garis kebijakan partai harus siap menerima konsekuensinya. Kami berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kader lain untuk lebih menghargai keputusan partai,” ujar Rahmat.
Hingga berita ini diturunkan, sidang pemecatan Marfendi masih berlangsung dan belum ada keputusan final. Jika pemecatan ini dikabulkan, maka Marfendi secara resmi akan dikeluarkan dari keanggotaan PKS dan tidak lagi berhak mengatasnamakan partai dalam aktivitas politiknya.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Pendukung PKS Bakal Tercerai Berai di Pilgub Jakarta, Ikuti Jejak Anies Dukung Pramono-Rano?
-
Gelar Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Ditangkap Buntut Dugaan Penistaan Agama
-
Wansus: Khoirudin Beberkan Rahasia PKS Jakarta Menang Banyak di Pileg 2024
-
Bansos di Jakarta Merosot Selama 2 Tahun, Legislator PKS Suhud Curiga Dipolitisir: Masalah Ini Harus Clear!
-
Meski Anies Dukung Pram-Rano, Aher Yakin Militansi Massa PKS Menangkan RK-Suswono
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan