Dinilai Amburadul, Pedagang Pasar Raya Padang Desak Wali Kota Cabut Aturan Jam Operasional Berdagang

SuaraSumbar.id - Pedagang Pasar Raya Padang mendesak Wali Kota Hendri Septa mencabut Perwako 438 tahun 2018 yang mengatur tentang jam operasional berdagang. Surat Keputusan (SK) tersebut dikeluarkan di era Wali Kota Mahyeldi yang kini menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).

Desakan itu disampaikan Sekretaris Komunitas Pedagang Pasar (KPP), Irwan Sofyan. Menurutnya, pasar raya adalah etalase Kota Padang yang harus dibenahi.

"Saya menilai, Pasar Raya Padang saat ini paling amburadul se-Indonesia. Banyak kita lihat di daerah lain sudah tidak ada ibu kota provinsinya seperti kota Padang. Saya khawatir Kota Padang tidak lagi mendapat penghargaan," kata Irwan, Selasa (24/1/2023).

Meski begitu, Irwan tetap mengapresiasi kinerja pemerintah karena beberapa hari belakangan pasar raya sudah mulai dibenahi dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menganggu ketertiban.

Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Masyarakat Diminta Tak Perlu Resah dan Khawatir

"Beberapa hari ini sudah dibenahi (Pasar Raya). Hal ini meski terus digalakkan pemerintah dan jangan untuk hari ini saja. Namun yang terpenting adalah walikota agar segera mencabut SK Perwako 438 tahun 2018 yang mengatur jam operasional," tuturnya.

Kemudian salah seorang pedagang, Tomi mengaku bahwa sejak 2018 hingga sekarang penjualan berkurang. Untuk distribusi sehari-hari pun sudah susah dicapai.

"Sejak penertiban teerhadap PKL, omzet sudah mulai meningkat. Setidaknya dalam sehari itu omzet kami minimal 3 juta. Jika tidak, tentu akan mengalami kerugian," jelasnya.

"Menurut saya, pasar raya saat ini belum terlalu bersih tetapi sudah mulai tertib. Harapan saya kedepannya agar lebih rapi dan pedagang yang masih berjualan di trotoar lebih diatur lagi," katanya.

Sementara salah seorang pedagang di kawasan Permindo, Anto mengeluhkan terkait keberadaan PKL yang masih berjualan di trotoar.

Baca Juga: PKS Akhirnya Umumkan Nama Calon Wawako Padang, Desak Hendri Septa Segera Tindaklanjuti

"Mereka menghambat akses ke toko dan akses jalan. Sehingga terjadilah sembraut. Dengan kondisi seperti, tentu angka kriminalitas meningkat," katanya.