SuaraSumbar.id - Program BPJS gratis untuk masyarakat miskin melalui skema BPJS Pasisia Rancak, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, mendapat kritik tajam dari masyarakat.
Program yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu ini mengalami banyak kasus nonaktif, diduga karena tidak digunakan selama enam bulan pada usia produktif.
Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dani Sopian, menyayangkan kebijakan Pemkab Pessel yang menonaktifkan kartu BPJS bagi masyarakat miskin tersebut.
Menurutnya, hal ini membebani masyarakat yang kemudian terpaksa menanggung biaya berobat sendiri, bahkan harus melunasi tunggakan BPJS yang bisa mencapai 24 bulan.
Baca Juga:Pelantikan 45 Anggota DPRD Pesisir Selatan Periode 2024-2029, 28 Wajah Baru Duduki Kursi Legislatif
“Penonaktifan BPJS ini jelas membebani masyarakat miskin, apalagi ada tunggakan yang harus mereka lunasi secara mandiri,” kata Dani, Selasa (15/10/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat melaporkan bahwa kartu BPJS mereka dinonaktifkan, memaksa mereka untuk mengaktifkannya kembali secara mandiri.
Menurut Dani, masyarakat miskin yang terjebak dalam tunggakan BPJS Pasisia Rancak diperkirakan sudah mencapai ribuan orang, dan jumlahnya terus bertambah. Ia mendesak Pemkab Pessel untuk bertanggung jawab dan memberikan solusi bagi masalah ini.
“Kita harus memberi solusi konkret, agar beban masyarakat miskin tidak semakin berat. BPJS gratis seharusnya meringankan beban, bukan menjadi jebakan bagi masyarakat kurang mampu,” tambah Dani.
Dani juga menyoroti kasus-kasus lain seperti yang dialami oleh Sefya Ramadani, anak dari keluarga miskin penderita kanker payudara yang terlantar selama satu bulan di Pesisir Selatan, dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.
Baca Juga:12 Kabupaten dan Kota di Sumbar Sudah UHC, Lebih 5,3 Juta Warga Terdaftar BPJS Kesehatan
Pihak Dinas Kesehatan Pessel, melalui Pejabat Fungsional Seleksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan, Zaldi, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 83.000 peserta BPJS aktif di Pesisir Selatan.
Namun, ia belum dapat memberikan data pasti terkait jumlah peserta BPJS yang dinonaktifkan karena tidak menggunakan layanan dalam enam bulan terakhir.
"Kami akan hitung data pastinya dan sampaikan nanti," ujarnya.
Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terus merosot, Dani mendesak Pemkab Pessel untuk segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS dan memastikan tidak ada lagi kasus serupa yang menambah beban masyarakat miskin di daerah tersebut.
Kontributor : Rizky Islam
