Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar, Hakim Sebut Terdakwa Tak Bersalah hingga Divonis Bebas

Alkadri Suhendra, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar, divonis bebas dan tidak bersalah oleh hakim Tipikor Padang.

Riki Chandra
Selasa, 20 Februari 2024 | 17:27 WIB
Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar, Hakim Sebut Terdakwa Tak Bersalah hingga Divonis Bebas
Ilustrasi palu hakim [shutterstock]

SuaraSumbar.id - Alkadri Suhendra, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Sumbar), divonis bebas dan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tipikor Padang, Selasa (20/2/2024).

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu terdakwa dinyatakan bebas," kata Ketua Majelis Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro saat membacakan amar putusannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Padang menuntut terdakwa dengan hukuman 5,5 tahun penjara.

Terdakwa Alkadri yang datang menggunakan kursi roda menahan tangis saat dinyatakan bebas. Begitu juga pengunjung sidang yang mayoritas keluarga terdakwa menyatakan syukur.

Kuasa hukum terdakwa dari Kreasi Law Firm, Yohannas Permana mengatakan, kliennya sudah pantas diputus bebas. "Dari fakta persidangan terungkap bahwa klien saya tidak bersalah," kata Yohannas usai sidang.

Bahkan, lanjut Yohannas, kliennya telah membayar kelebihan bayar Rp 1 miliar lebih. "Ada kelebihan bayar klien saya Rp 1 miliar lebih. Ini terungkap dalam persidangan," jelas Yohannas.

Sementara, dalam sidang itu JPU mengklaim ada kerugian negara Rp 731 juta, namun hal itu tidak terbukti.

Untuk diketahui, kasus mangkraknya pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar masuk ke ranah hukum sejak dua tahun lalu.

Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor print-01/L.3.10/Fd.I/03/2022 tertanggal 30 Maret 2022.

Kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan di lapangan untuk mencari unsur tindak pidana korupsi.

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak