SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), telah mengeluarkan bayi salah seorang warga yang ditahan Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (BKM) karena tidak punya biaya persalinan.
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska mengatakan, keputusan tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Rusma Yul Anwar. Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dan menjadi hak setiap warga negara.
"Ya, semalam (Kamis, 19 Oktober). Awalnya cukup alot," katanya, Jumat (20/10/2023).
Salah seorang ibu rumah tangga di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Sisri, hanya bisa menangis, saat bayi kembarnya ditahan pihak RSU BKM karena tak mampu membayar biaya persalinan.
Baca Juga:Oknum Sekuriti Kebun Sosa Ditangkap Narkoba, Ini Respons PTPN IV
Ia mengaku sudah 15 hari ditahan pihak rumah sakit BKM Sago, karena tidak mampu membayar biaya persalinan Rp 36.657.800, bahkan suaminya sudah berupaya membuat surat keterangan miskin, namun tidak ada hasil.
Sekda melanjutkan atas kejadian tersebut kepala daerah meminta dinas teknis dan sejumlah perangkat daerah lainnya untuk segera menyelesaikannya, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.
Saat ini bayi kembar itu sedang mendapat perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zen Painan, karena kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan untuk pulang.
"Mudah-mudahan kondisinya segera membaik. Kesehatannya terus dipantau dokter spesialis anak," terang Sekda.
Menurut Sekda sektor kesehatan bagian dari visi dan program kerja utama kepala daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah tertuang pada RPJMD 2021-2026.
Baca Juga:Seorang Pembalap Tewas saat Balapan di Bukittinggi Sumbar
Selain itu pemerintah kabupaten tahun ini juga menyiapkan 37.500 kuota KIS yang dibiayai APBD guna memperluas jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan demikian jumlah masyarakat Pesisir Selatan yang telah memiliki jaminan layanan kesehatan mencapai 85 persen dari 516 ribu jiwa total populasi daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu.
Pemerintah kabupaten akan memperluas jaminan kesehatan pada 2024 hingga 98 persen dari total penduduk, bahkan 100 persen, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkendala biaya kesehatan.
"Yang menjadi prioritas itu memang ibu-ibu hamil, karena sehat itu memang harus dari kandungan," tutur Sekda.
Karena itu Sekda meminta seluruh aparatur daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan pemerintah nagari mencari warga kurang mampu yang belum memiliki KIS.
Butuh Ketegasan
Secara terpisah Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti Firdaus Dezo menyampaikan Rumah sakit tidak berwenang menahan pasien sebagai jaminan, karena kesehatan hak dasar warga negara sesuai amanah dari pasal 34 UUD NKRI 1945.
Dinas Kesehatan Pesisir Selatan harusnya bertindak tegas terkait perizian operasional RSU BKM, apalagi sebelumnya sudah ada upaya penjaminan pembayaran tunggakan dari pemerintah kabupaten, tapi diabaikan.
Kebijakan yang diambil BKM bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan di Indonesia yang menganut azaz perikemanusiaan, bukan berdasar pada nilai materi semata.
"Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan harus cepat bertindak," tuturnya.
Apalagi berdasarkan pemeriksaan medis dari dokter yang menanganinya pasien sudah diperbolehkan pulang atau atas dasar permintaan sendiri, karena berisiko jika tidak diizinkan bisa memicu dampak lain, mengingat rumah sakit banyak virus.
Bahkan seiring perkembangan ilmu medis dan teknologi waktu inap kini justeru kian dikurangi guna, meski ada pasien yang mungkin belum mampu melunasi ongkos berobatnya, karena rumah sakit bukan tempat memelihara pasien.
"Itu aturan yang mengatur. Justeru menjadi salah jika tetap menahan pasien, apalagi yang ditahan itu seorang bayi," jelasnya.
Bahan pasal 42 UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
Sementara itu, RSU BKM malah menahan bayi tersebut, sehingga menjadi riskan baginya untuk mendapatkan ASI ekslusif. Karena itu manajemen hendaknya segera memberikan bayi tersebut pada orang tuanya.
Menurutnya uang dan kesehatan adalah dua urusan yang berbeda yang tidak bisa disangkutkan. Hukum tertinggi dalam kesehatan adalah keselamatan pasien, karena bagian dari upaya negara untuk menjaga warganya agar tetap produktif.
Karena itu rumah sakit wajib melaksanakan fungsi sosial seperti memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
Sebab setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.
Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagl dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, bahkan menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan padanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan itu.
"Nah, perlu kita pertanyakan juga pada RSU BKM, apakah sebelum melakukan tindakan sudah menyampaikan informasi soal biaya pada pasien, karena itu adalah hak pasien," tuturnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun menilai tindakan RSU BKM yang menjadikan bayi sebagai jaminan biaya persalinan merupakan pelanggaran dan tidak bisa dibenarkan. Seharusnya ada mekanisme lain dalam penyelesaian tunggakan.
"Kami akan cek sejauh mana tindakan rumah sakit, namun jelas bagi kami itu pelanggaran karena tidak boleh ada penahanan terhadap anak," kata Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah.
Sementara pemilik dan manajemen BKM ketika dihubungi masih belum memberikan jawaban. Menurut informasi, pemilik maupun manajemen RSU BKM mengaku bakal menjawab semuanya saat hearing. (Antara)
