SuaraSumbar.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal mengembangkan keahlian khusus (hard skill) bagi siswa SMA sesuai minat dan bakatnya. Hal ini dinyatakan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati.
Gagasan itu disambut baik oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Menurutnya, ide untuk mengembangkan keahlian khusus bagi siswa SMA merupakan salah satu solusi jitu untuk mempersiapkan generasi yang berdaya saing.
"Selama ini hard skill identik dengan pendidikan vokasi di SMK," katanya, Jumat (7/7/2023).
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Sumbar, setengah dari lulusan SMA tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menjadi tidak produktif karena tidak memiliki keahlian khusus seperti lulusan SMK.
Baca Juga:Semen Padang Resmi Miliki 28 Pemain untuk Arungi Liga 2 2023
"Tapi jika lulusan SMA juga bisa diberikan pendidikan untuk mengembangkan keahlian khusus sesuai bakat dan minatnya, persoalan tersebut akan teratasi," ujarnya.
Mahyeldi memerintahkan Dinas Pendidikan Sumbar untuk segera menjajaki kemungkinan itu, salah satunya dengan membangun kolaborasi antara SMA dengan SMK.
"Kami menunggu arahan dari Kemendikbudristek," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati mengatakan wacana untuk kolaborasi antara SMK dengan SMA itu memungkinkan untuk membangun generasi masa depan yang berdaya saing.
Ia menyebut beban berat akan dihadapi oleh generasi muda saat ini pada 2045. Jika tidak memiliki keahlian bisa terjerumus menjadi generasi yang tidak produktif yang malah akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.
Baca Juga:Pernah Digelar 1956, Hasto Tantang Mahasiswa Unand Padang Buat Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika
"Tahun 2045 adalah kesempatan emas bagi Indonesia karena akan memasuki bonus demografi atau penduduk usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Namun, jika penduduk usia produktif itu tidak memiliki keahlian, maka bencana demografi yang akan membebani negara," ujarnya. (Antara)