SuaraSumbar.id - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyandera pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthens.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dunia internasional tak boleh campur tangan dalam upaya membebaskan pilot tersebut.
Hal itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak akan melibatkan negara lain atas permasalahan internal yang diyakini bisa diselesaikan sendiri.
"Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional ke situ," kata Mahfud melansir Antara, Senin (29/5/2023).
Baca Juga:Perusahaan Luar Negeri Bisa Buyarkan Rencana Persis Solo Kelola Stadion Manahan
Apabila dunia internasional diberi izin untuk terlibat dalam operasi pembebasan pilot Susi Air, kata Mahfud, maka dikhawatirkan akan merembet ke berbagai persoalan domestik lainnya.
"Dengan demikian, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan LSM internasional, kita ndak (mau)," ujarnya.
Penyanderaan pilot Susi Air tersebut menjadi salah satu isu faktual di kawasan Papua yang menjadi tantangan tersendiri bagi TNI-Polri dalam upaya melakukan pengamanan untuk Pemilu 2024.
Selain penyanderaan tersebut, Mahfud menyoroti masih banyaknya pembunuhan warga sipil, gangguan keamanan di berbagai titik, termasuk fasilitas bandara dan kantor pemerintah, serta pemekaran daerah yang menghasilkan pembentukan sedikitnya empat daerah otonomi baru (DOB) tingkat provinsi di Papua.
Sebagai informasi, pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera TPNPB-OPM di bawah Pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga.
Baca Juga:Murka Sang Istri Ditawar jadi Budak Seks, Gibran Ultimatum Pelaku: Ntar Diciduk Nangis!
Upaya pencarian yang dilakukan sejak itu bahkan telah memakan korban lima prajurit TNI gugur dalam insiden serangan yang dilakukan oleh KKB di Mugi-man pada 15 April 2023.
