SuaraSumbar.id - Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Elfi ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 5,2 miliar lebih.
Elfi terjerat kasus korupsi proyek swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan non status desa saumanya di Dinas PUPR Mentawai tahun 2020.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, AKBP Alfian Nurnas, total tersangka dalam kasus ini sebanyak tiga orang.
"Sementara tiga tersangka, yaitu Ef (Elfi), Fn (Febrinaldi), dan MD (Metri Doni)," kata Alfian, Senin (15/5/2023).
Baca Juga:5 Lagu Penyanyi Lain yang Pernah Dicover oleh Yuju, Ada BTS - Dynamite!
Tersangka Fn adalah pejabat pembuat komitmen (PPK). Sementara MD sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
"Ef merupakan pengguna anggaran," ungkapnya.
Ketiga tersangka belum ditahan meski sudah ditetapkan tersangka. Alfian mengungkapkan, kasus ini masih terus berproses dan tahap penyidikan.
"(Para tersangka) belum ditahan. Sementara masih proses, nanti akan ditahan pada waktunya," ujarnya.
Temuan kejanggalan pengunaan anggaran sebesar Rp 5,2 miliar lebih itu merupakan laporan hasil pemeriksaan (LPH) BPK RI atas kepatuhan belanja daerah tahun 2019-2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Baca Juga:Sepak Terjang Timnas Indonesia di Final SEA Games Sejak Tahun 1979, Ceritanya Bikin Tegang
Kejanggalan adanya dugaan korupsi ini terdapat pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan desa strategis. Kasus korupsi ini dikawal oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumbar.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumbar, Heronimus Eko Pintalius Zebua, alokasi anggaran untuk kedua kegiatan itu adalah sebesar Rp 10.070.000.000. Namun dari LPH BPK RI yang dapat dibuktikan penggunaan anggaran hanya Rp 3.332.216.250.
"Pada Desember 2020 pelaksanaan kegiatan mengembalikan anggaran kegiatan sebesar Rp 1.444.000.000 ke kas daerah," ungkap Eko.
Sehingga ditemukan selisih sebesar Rp 5.293.783.750 yang diduga fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Patut diduga pihak-pihak yang terkait dengan keuangan dan pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan desa strategis di Dinas PUPR Mentawai telah melakukan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.
Eko mengungkapkan penyalahgunaan wewenang itu di antaranya dengan cara pemotongan 20 persen pada setiap tahapan pencairan dana kegiatan. Selama pelaksanaan kegiatan, terjadi 11 kali pencairan anggaran.
"Pencairan anggaran 11 kali dengan total Rp 10.070.000.000. Dari pemotongan 20 persen setiap pencairan ini diduga pihak-pihak yang terkait dengan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud telah memanipulasi anggaran sebesar Rp2.014.000.000," jelasnya.
Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang kedua adalah melakukan pembayaran fiktif yang didukung pemalsuan dokumen. Eko menyebutkan, di dalam laporan keuangan kegiatan disebutkan dibayarkan uang sejumlah Rp40 juta kepada pelaksana lapangan Pulau Siberut.
"Kepada kepala pelaksana pulau Sipora Rp 1.650.000.000, kepada kepala pelaksana lapangan Pulau Pagai Utara Rp 190.000.000 dan kepala pelaksana lapangan Pulau Pagai Selatan Rp 120.000.000," kata dia.
"Ketiga, pemberian hadiah oleh pelaksana lapangan dalam bentuk uang dan barang kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai ketika itu dengan jumlah Rp 67.500.000," sambung Eko.
Kontributor: Saptra S
