SuaraSumbar.id - September 2021 lalu jadi bulan bersejarah bagi sopir truk jurusan Sumbar-Jawa, Dedy Supriadi Dalimunte. Sebab, mimpinya keluar dari 'vila mertua' terwujud setelah Bank Tabungan Negara (BTN) mengabulkan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di tengah pandemi Covid-19.
Perasaannya campur aduk antara senang dan terharu saat melihat istri dan anaknya sudah tinggal di rumah berukuran 6x6 di perumahan daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) itu. Semula, Dedy nyaris tak percaya KPR-nya dikabulkan. Sebab ia hanya seorang sopir dan istrinya saat itu berstatus staf honorer. Namun, BTN ternyata mempermudah nasabah yang berkomitmen untuk memiliki rumah dengan rasio utang masuk akal dengan pendapatannya.
"Alhamdulillah sudah lebih satu tahun rumah kecil sederhana itu saya tempati dengan istri dan seorang balita kami," kata Dedy saat dihubungi SuaraSumbar.id, Sabtu (4/2/2023).
Awalnya, Dedy tak ingin terlalu buru-buru membeli rumah karena berniat akan menabung untuk membeli tanah. Namun, setelah berdiskusi dengan istri dan sejumlah saudaranya, Dedy akhirnya memutuskan untuk mengajukan KPR mengingat penghasilannya sebagai sopir tidak menentu. Apalagi, istrinya hanya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT).
Baca Juga:Dikritik Thomas Doll, Shin Tae-yong Bawa-bawa Jokowi
"Dulu istri honorer, tapi sudah tidak lagi. Saya pikir-pikir, sampai kapan mau ngumpulin uang nabung beli tanah, sedangkan penghasilan tak bisa diterka," katanya.
Selain memikirkan soal pendapatan, keinginan Dedy membeli rumah juga didorong oleh kehadiran putri pertamanya. Anak perempuan di Minangkabau kelak akan menempati rumah, lebih-lebih saat mereka akan menikah. "Kalau umur panjang alhamdulillah, kalau pendek? Rumah anak belum ada. Nanti mereka tinggal dimana? Makanya saya yakinkan diri ambil KPR," katanya.
Menurut Dedy, istrinya, Ismi Anisa Azizah, yang paling berperan mengurus semua persyaratan pengurusan KPR kepada pengembang. Dia pun berjuang mengumpulkan uang DP selama 3 bulan hingga menjual cincin emas milik anaknya. Alhasil, perjuangannya mendapatkan rumah berbuah manis. Mereka pun telah tinggal nyaman di rumah bersubsidi dengan luas tanah 91 meter persegi plus air PDAM dan listrik PLN berkapasitas 900 watt itu. "Sesuai kemampuan, kami cicil 20 tahun. Sebulan Rp 876 ribu," kata Dedy.
Kisah Dedy merupakan satu dari jutaan cerita warga Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan rumah. Masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa lembaga perbankan, terutama BTN sudah cukup lama memberikan ruang KPR kepada pekerja lepas untuk memiliki rumah. Sejatinya, promosi terhadap layanan KPR pekerja nonformal ini lebih ditingkatkan kepada masyarakat. Sebab, banyak di antara mereka yang memiliki uang untuk membayar angsuran, tapi tak tahu alur mengurus mendapatkan rumah.
Saat ini, BTN memang tengah serius menggarap sektor pekerja informal. Ekspansi pasar ini dianggap sebagai potensi besar yang belum tergarap maksimal oleh perbankan lantaran jumlahnya terlalu banyak dan akses layanan keuangannya masih minim. Dari catatan BTN, 93 persen KPR bersubsidi dinikmati pekerja formal dan hanya sekitar 7 persen dinikmati pekerja informal.
Baca Juga:Hadiri Resepsi 1 Abad NU, Jokowi Beri Pesan Khusus Bagi Nahdliyin Muda
Rata-rata, bisnis perbankan masih fokus melayani sektor formal. Atas dasar itulah, BTN terus mencari formulasi dan skema untuk mempermudah pekerja informal mendapatkan rumah. Salah satu skema yang ditawarkan adalah KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Polanya, bagi debitur yang ingin mendapatkan rumah subsidi, harus menabung terlebih dahulu selama tiga bulan di BTN. Setelah syarat-syarat terpenuhi, mereka akan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan KPR BP2BT.
Bagi pekerja informal, namanya debitur harus bersih dari riwayat kredit-kredit terdahulu. Kemudian, rasio utang rumah yang akan diajukannya harus sesuai dengan pekerjaannya dan memiliki uang muka rumah yang memadai. Skema ini dilakukan BTN agar masyarakat dengan ekonomi rendah dapat menikmati rumah layak huni.
Cita-cita Pemimpin Bangsa
Rumah layak huni untuk semua rakyat Indonesia menjadi mimpi besar dan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Harapan Jokowi sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jokowi telah membuktikan dukungannya untuk mewujudkan rumah layak huni bagi rakyat dengan menginisiasi program "Sejuta Rumah" di tahun 2015 lalu atau sejak periode pertama kepemimpinannya. Sampai hari ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah Indonesia berupaya agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. Sejak tahun 2015 telah dilaksanakan program Satu Juta Rumah," kata Jokowi saat berpidato dalam Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 di Surabaya, 5 Oktober 2020 lalu.
Jauh sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI pertama Indonesia, Muhammad Hatta juga pernah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban besar untuk menyediakan rumah sehat dan layak bagi rakyat. Cita-cita itu tidak mustahil tercapai jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama. Harapan itu dinyatakan Bung Hatta saat Kongres Perumahan Rakyat kedua di Jakarta pada 4 Agustus 1952 silam.
Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, masih adakah rakyat yang belum memiliki rumah? Jawabannya tentu dan masih banyak. Berdasarkan data Housing and Real Estate Information System, tahun 2021 masih ada sebanyak 12.715.297 warga Indonesia yang belum memiliki rumah atau backlog kepemilikan rumah. Dari jumlah tersebut, 84 persen di antaranya adalah MBR.
Bagaimana mewujudkan mimpi rakyat punya rumah layak huni? Salah satu jawabannya tentu mendorong sektor perbankan, seperti BTN terus berinovasi untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Sebagai bank yang didaulat pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi kontributor utama mendorong program perumahan nasional, terutama di segmen MBR.
Sejak awal 2022 lalu, Bank BTN mengebut penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal itu sejalan dengan target pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang intinya meningkatkan rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.
BTN berhasil mencatatkan laba bersih Rp 2,28 triliun pada kuartal III Tahun 2022. Atas kinerja keuangan baik itu pula BTN sukses meraup dana segar sebesar Rp 4,13 triliun dari hasil penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.
Genjot Pembiayaan Properti
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memuji capaian kinerja keuangan BTN di 2022. Dia berharap agar dana right issue Rp 4,13 triliun yang diterima BTN, dapat memperkokoh permodalan hingga melipatgandakan kemampuan pembiayaan perumahan bagi rakyat. "BTN makin sehat memiliki energi untuk terus ekspansi," kata Erick dalam keterangan persnya, Jumat (6/1/2022) lalu.
Secara tersirat, Erick Thohir mendesak BTN untuk mempercepat pembangunan rumah untuk rakyat. Menurutnya, right issue adalah bukti kepercayaan publik pada masa depan BTN. Hal itu juga bukti bahwa kualitas permodalan BTN menjadi semakin tinggi karena bank tidak tergantung utang.
Dari catatan, BTN mampu menyalurkan kredit perumahan pada 800.000 unit properti dalam tempo 5 tahun terakhir. Dengan suntikan dana segar right issue ini, BTN diyakini dapat membiayai hingga 1,32 juta unit rumah.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan bahwa BTN tetap fokus menjalankan perannya mendukung program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi. Hal itu juga sejalan target Bank BTN yang ingin berstranformasi menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia tahun 2025 mendatang.
"Kami sangat bersyukur, proses rights issue BTN berjalan lancar. Jumlah permintaan yang masuk juga sangat tinggi, sehingga rights issue BTN ini mengalami oversubscribed sekitar 1,6 kali," kata Haru.
Di sisi lain, dalam kurun waktu 46 tahun hingga 2022, KPR BTN telah menyalurkan 5 juta rumah kepada rakyat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BTN merupakan bank terbanyak menyalurkan KPR bagi MBR dengan skema FLPP di tahun 2022 dengan angka 54,57 persen. BTN juga masuk kategori bank dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan. Atas capaian itu, BTN menargetkan penyaluran KPR FLPP dan Tapera di 2023 mencapai 182.250 unit dengan nilai Rp 27,337 triliun dengan asumsi harga rumah Rp 150 juta.
Di sisi lain, BTN juga memperkuat digitalisasi demi membidik pasar generasi muda atau millenial. Beragam inovasi layanan pun telah diluncurkan perseroan melalui aplikasi mobile banking Bank BTN, portal www.btnproperti.co.id dan www.rumahmurahbtn.co.id.
Sesuai slogannya “Karena hidup gak Cuma tentang hari ini", BTN mengajak generasi milenial mempersiapkan masa depan secepat mungkin. Terutama untuk tempat tinggal, kelak saat sudah berumahtangga. Sebab, harga rumah akan terus naik dari tahun ke tahun. Kondisi itu juga berpotensi membuyarkan mimpi milenial untuk mendapatkan rumah. Generasi Z dan milenial berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Dua generasi ini yang sebetulnya menjadi pangsa pasar potensial di sektor properti dan juga perbankan saat ini.
Mewujudkan mimpi generasi muda dalam hal kepemilikan rumah dengan cara mudah, BTN telah menghadirkan produk KPR BTN Gaess for Millenial sejak 2020 lalu. Fitur itu merupakan salah satu solusi bagi milenial dalam mendapatkan pembayaran angsuran di beberapa tahun pertama lebih ringan dengan perhitungan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.
Transformasi BTN diyakini mampu mewujudkan mimpi pemimpin Bangsa, yakni menghadirkan rumah layak huni untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, semua tidak terlepas dari kolaborasi dari semua pihak. Mulai dari pemerintah, perbankan, pengembang dan masyarakat itu sendiri.
