SuaraSumbar.id - Kuota sekolah negeri yang terbatas pada tahun ajaran baru 2025-2026 memicu persoalan serius di Sumatera Barat (Sumbar).
Setelah terjadinya penyegelan SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi dan SMP Negeri 34 Kota Padang, Ombudsman Sumbar mendesak pemerintah untuk segera turun tangan melalui pemberian subsidi untuk sekolah swasta.
"Pemerintah bisa memberikan semacam bantuan insentif kepada sekolah swasta agar beban sekolah negeri bisa teratasi," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, Rabu (16/7/2025).
Adel menilai, penyegelan yang terjadi saat masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah bukti dari ketimpangan daya tampung antara sekolah negeri dan jumlah lulusan SMP sederajat.
Ia menekankan bahwa langkah nyata harus segera dilakukan agar pemerataan akses pendidikan dapat terwujud secara adil.
Menurut catatan Ombudsman, saat ini terdapat sekitar 170 anak di Kota Bukittinggi yang belum memperoleh sekolah akibat keterbatasan kuota. Kondisi ini memunculkan reaksi dari masyarakat yang merasa kecewa, karena jarak domisili anak-anak mereka sangat dekat dengan sekolah, namun tetap tidak diterima.
"Masalah dasar terjadinya penyegelan sekolah ini karena daya tampung SMA negeri itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP sederajat," tegas Adel.
Sebagai solusi jangka pendek, Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah menyediakan transportasi gratis pelajar bagi siswa yang harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini penting agar akses ke sekolah swasta maupun negeri yang masih memiliki daya tampung tetap bisa diakses dengan layak.
Ombudsman mengingatkan, jika masalah ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, maka potensi penyegelan sekolah negeri akan terus berulang setiap tahun, mengancam hak anak atas pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, didorong agar lebih responsif dalam menghadapi isu ini. Perlu ada strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas pendidikan di Sumatera Barat, termasuk melalui kemitraan dengan sektor pendidikan swasta. (Antara)
