Bagi pekerja informal, namanya debitur harus bersih dari riwayat kredit-kredit terdahulu. Kemudian, rasio utang rumah yang akan diajukannya harus sesuai dengan pekerjaannya dan memiliki uang muka rumah yang memadai. Skema ini dilakukan BTN agar masyarakat dengan ekonomi rendah dapat menikmati rumah layak huni.
Cita-cita Pemimpin Bangsa
Rumah layak huni untuk semua rakyat Indonesia menjadi mimpi besar dan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Harapan Jokowi sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jokowi telah membuktikan dukungannya untuk mewujudkan rumah layak huni bagi rakyat dengan menginisiasi program "Sejuta Rumah" di tahun 2015 lalu atau sejak periode pertama kepemimpinannya. Sampai hari ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga:Dikritik Thomas Doll, Shin Tae-yong Bawa-bawa Jokowi
“Pemerintah Indonesia berupaya agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. Sejak tahun 2015 telah dilaksanakan program Satu Juta Rumah," kata Jokowi saat berpidato dalam Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 di Surabaya, 5 Oktober 2020 lalu.
Jauh sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI pertama Indonesia, Muhammad Hatta juga pernah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban besar untuk menyediakan rumah sehat dan layak bagi rakyat. Cita-cita itu tidak mustahil tercapai jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama. Harapan itu dinyatakan Bung Hatta saat Kongres Perumahan Rakyat kedua di Jakarta pada 4 Agustus 1952 silam.
Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, masih adakah rakyat yang belum memiliki rumah? Jawabannya tentu dan masih banyak. Berdasarkan data Housing and Real Estate Information System, tahun 2021 masih ada sebanyak 12.715.297 warga Indonesia yang belum memiliki rumah atau backlog kepemilikan rumah. Dari jumlah tersebut, 84 persen di antaranya adalah MBR.
Bagaimana mewujudkan mimpi rakyat punya rumah layak huni? Salah satu jawabannya tentu mendorong sektor perbankan, seperti BTN terus berinovasi untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Sebagai bank yang didaulat pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi kontributor utama mendorong program perumahan nasional, terutama di segmen MBR.
Sejak awal 2022 lalu, Bank BTN mengebut penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal itu sejalan dengan target pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang intinya meningkatkan rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.
Baca Juga:Hadiri Resepsi 1 Abad NU, Jokowi Beri Pesan Khusus Bagi Nahdliyin Muda
BTN berhasil mencatatkan laba bersih Rp 2,28 triliun pada kuartal III Tahun 2022. Atas kinerja keuangan baik itu pula BTN sukses meraup dana segar sebesar Rp 4,13 triliun dari hasil penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.
