SuaraSumbar.id - Kemiskinan masih menjadi problem serius yang dihadapi berbagai negara di belahan dunia. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, termasuk daerah Sumatera Barat (Sumbar).
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memberi sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi) di Padang, Senin (19/12/2022).
"Tujuan utama kami adalah mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan berkelanjutan," katanya.
Salah satu indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 11 ribu per kapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah kalangan lansia atau disabilitas.
Baca Juga:PII Gandeng Baznas Bantu Masyarakat dan UMKM Melalui Program Semua Bisa Makan
Menurutnya, sebagian besar lansia dan disabilitas bukanlah merupakan masyarakat yang produktif. Salah satu upaya yang bisa diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan cara sistem subsidi.
"Peran Baznas sangat dibutuhkan untuk memberikan subsidi, maka lebih pas jika kita memaksimalkan fungsi Baznas, karena warga tidak mampu tersebut termasuk kedalam kategori yang berhak untuk menerima zakat," ujarnya.
Gubernur Sumbar minta Baznas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.
"Kita telah melakukan koordinasi dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa kita harapkan bisa terwujud," harapnya.
Tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara Nasional di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.
Baca Juga:Baznas Dukung Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Dana Zakat
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program strategis dalam pengentasan kemiskinan.
