SuaraSumbar.id - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan tiga institusi pendidikan kesehatan terkait Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
Ketiga institusi yaitu, Universitas Fort de Kock, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia (HPTKES). Adapun gugatan itu dikabulkan pada Selasa (22/11/2022).
“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” bunyi putusan yang tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Sudarsono serta hakim anggota Indah Mayasari dan Akhdiat Sastrodinata, membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
Baca Juga:Sinyal Duet Airin-Sahroni, Anies Cabut Banding Putusan PTUN Jakarta
Kemudian, mewajibkan tergugat dalam hal ini Kemendikbud Ristek untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
Selain itu, dalam amar putusannya majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 452.000.
Ketua Umum HPTKes Indonesia dan APTISI Pusat, Budi Djatmiko mengapresiasi putusan majelis hakim PTUN Jakarta tersebut. Harapannya, atas adanya putusan ini, perguruan tinggi kesehatan bisa kembali menjadi penyelenggara uji kompetensi lulusan mahasiswa kesehatan di Indonesia.
“Alhamdulillah, kami semua mendapatkan satu anugerah yang luar biasa karena hari ini, kita mendapatkan putusan PTUN Jakarta atas perkara uji kompetensi yang telah menyalahi Undang-undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 No 12, sehingga APTISI bersama HPTKes memenangkan perkara ini dan uji kompetensi harus dikembalikan kepada perguruan tinggi,” kata Budi Djatmiko dalam keterangan persnya.
Budi juga mengapresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu proses gugatan hingga menghasilkan putusan yang sangat diharapkan ini.
Baca Juga:Anies Cabut Banding Putusan PTUN Jakarta soal Pengerukan Kali Mampang
“Saya atas nama pimpinan HPTKes dan pimpinan APTISI seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh pihak terutama Uda Zaenal dari Universitas For De Kock yang membantu secara total dan teman-teman lainnya sehingga kemenangan sekarang ada pada perguruan tinggi kesehatan,” ujarnya.
Dengan kembalinya perguruan tinggi kesehatan mengemban amanah Undang-undang, Budi optimistis mahasiswa lulusan kesehatan akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
“Sekarang kita sudah bisa melakukan uji kompetensi mandiri dan nanti dalam waktu dekat kita akan membuat formulasi agar uji kompetensi tetap berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundangan, serta membawa marwah yang baik untuk perguruan tinggi kesehatan untuk tetap berkualitas,” tuturnya.
Kuasa hukum ketiga institusi pendidikan kesehatan, Didi Cahyadi Ningrat, Guntur Abdurrahman, Ronal Marcelus dan Ryand bersyukur dengan adanya amar putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan kliennya. Hal ini menjadi bukti kuat agar Kemendikbud RI untuk menghormati hukum yang berlaku.
“Dengan putusan ini PTUN Jakarta menegaskan bahwa Pembentukan Komite Uji Kompetensi Nasional oleh Menteri Nadiem bertentangan undang-undang,” kata Ryand.
“Ke depannya kami berharap Menteri Nadiem dapat menghormati dan mematuhi Putusan PTUN Jakarta dengan membubarkan Komite Uji Kompetensi Nasional den mengembalikan kewenangan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan kepada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan,” ujar Ryand menambahkan.
Untuk diketahui, duduk perkara ini dimulai ketika penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Juni 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara e-court pada 30 Juni 2022, dengan Register Perkara Nomor: 185/G/2022/PTUN.JKT.
Adapun latar belakang perkara ini untuk diketahui, sebelum Mendikbudristek membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi, pada 2016 lalu Menristekdikti telah pernah membentuk lembaga serupa yang hampir identik dengan nama Panitia Uji Kompetensi Nasional.
Lembaga tersebut berjalan selama kurang lebih tiga tahun hingga 2019 sebelum akhirnya dibubarkan seiring dengan dicabut dan dibatalkannya Permenristekdikti 12/2016 yang menjadi dasar pembentukan Panitia Uji Kompetensi Nasional oleh Menristekdikti kala itu.
Selain karena banyaknya protes dari berbagai perguruan tinggi kesehatan di seluruh Indonesia, pencabutan ini dikarenakan penerapan Uji Kompetensi berbasis komputer (computer based test/CBT) yang terpusat dan dilaksanakan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional – equivalen dengan Komite Nasional Uji Kompetensi dalam Objek Gugatan – dinilai bermasalah dan tidak ideal.
Seolah mengulangi kesalahan yang sama, pada tahun 2020 Menteri Nadiem Makarim kembali membentuk kembali Komite Nasional Uji Kompetensi melalui Kepmendikbudristek dengan menabrak pelbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014).
Meskipun menurut UU 36/2014, kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan ada pada perguruan tinggi, Objek Gugatan malah membentuk lembaga baru yakni Komite Nasional Uji Kompetensi sebagai pelaksana Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
Namun demikian, meskipun pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan telah dialihkan kepada Komite Nasional Uji Kompetensi, tanggung jawab penerbitan Sertifikat Kompetensi tetap berada pada perguruan tinggi.
Padahal, sebagai akibat pengambilalihan kewenangan tersebut, perguruan tinggi tidak lagi memiliki andil dalam penentuan kriteria, standar, dan output dari Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
Dengan demikian, peran perguruan tinggi direduksi menjadi hanya sebatas 'tukang stempel' dan 'tukang cetak' sertifikat kompetensi karena tidak lagi memiliki fungsi quality control.
Selain itu, dalam penerapannya, objek gugatan tidak hanya berdampak pada hilang kewenangan perguruan tinggi sebagai pelaksana Uji Kompetensi.
Penerapan objek gugatan juga berdampak pada kelangsungan studi mahasiswa bidang kesehatan secara luas.
Adanya pengaturan bahwa uji kompetensi sebagai prasyarat kelulusan, kerap menghalangi/menunda kelulusan mahasiswa kesehatan yang seharusnya sudah dapat diwisuda. Para Penggugat mencatat setidak-tidaknya terdapat 320.000 orang mahasiswa bidang kesehatan yang terhalang lulus akibat Uji Kompetensi ini.
Dari 320.000 mahasiswa tersebut tidak sedikit pula mahasiswa dari pelbagai pelosok Indonesia yang tidak dapat lulus. Sebab harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menempuh perjalanan hingga ke luar kota untuk mengikuti ujian di kota lain karena kampusnya tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis komputer secara daring.
