SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengajak gubernur se Sumatera merenungkan kembali soal wacana penghapusan honorer pada November 2023 yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Menurutnya, penghapusan tenaga honorer tidak saja berdampak pada perorangan, namun juga keluarga dari honorer itu sendiri. Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri rakor Gubernur se Sumatera di Kota Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).
"Kebijakan ini perlu direnungkan kembali karena efeknya akan sangat besar," kata Mahyeldi di hadapan 10 gubernur dan wakil gubernur se-Sumatera.
"Jika angka honorer yang akan dihapus itu 300 ribu orang di Indonesia, maka dengan memperhitungkan keluarganya, diperkirakan akan ada 1,2 juta orang yang akan terdampak oleh rencana penghapusan itu," katanya lagi.
Baca Juga:Ribut Kasus Guru Dongkrak Nilai Siswa SMPN 1 Padang, Gubernur Sumbar Bakal Surati Pemko Padang
Mahyeldi mengatakan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lah yang paling merasakan dampak dari penghapusan honorer ini. Efek itu di antaranya terkait penjagaan ketertiban umum, dan pelayanan pemadam kebakaran.
Selama ini penjaga trantib adalah tenaga honorer dengan jumlah yang cukup besar. Demikian juga para pemadam kebakaran, mayoritas adalah honorer. Belum lagi untuk tenaga guru dan kesehatan.
Apalagi, kata Mahyeldi, Pemilu semakin dekat. Pesta demokrasi itu harus didukung kondusifitas di daerah. Ia menikai penghapusan honorer berpotensi untuk mengganggu suasana kondusif.
Rakor gubernur se-Sumatera tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat.
Rapat itu dipimpin gubernur tuan rumah, Gubernur Riau, Syamsuar dan dihadiri oleh Wakil Mentri Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian PPN (Bappenas).
