SuaraSumbar.id - Orang dekat Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, dituding menguasai banyak proyek di Sumbar. Hal itu dinyatakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, Nofrizon, saat Rapat Paripurna DPRD SUmbar pada Senin (27/12/2021).
Nofrizon mengemukakan sejumlah contoh proyek fisik yang dikerjakan oleh orang dekat gubernur. Seperti di SMKN 1 Bukittinggi, SMKN 1 Baso, kemudian pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi dan masih banyak lainnya.
"Saya berharap ada pansus. Proyek pembangunan dikuasai orang dekat Gubernur Sumbar dan berpotensi membuat masalah dalam program pembangunan daerah," katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Selasa (28/12/2021).
Menurut Nofrizon, selama tiga periode dirinya menjadi anggota dewan, hal semacam ini baru kali ini terjadi. Dimana, proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikuasai oleh orang-orang ring 1 gubernur.
Baca Juga:Sumbar Usul 500 Hektare Hutan untuk Program Perhutanan Sosial
Nofrizon mengetahui berawal dari banyaknya proyek yang dikerjakan itu tidak selesai. Ada yang kena denda, ada kontraknya belum selesai, dan ada juga yang diblacklist. Bahkan, ada juga proyek yang tidak sesuai dengan yang diarahkan.
"Ini perlu kita curigai dan tindaklanjuti," tambahnya.
Nofrizon mengatakan, jika tidak ditindaklanjuti, OPD akan menjadi target diintervensi dan hal itu akan merugikan masyarakat."Bisa rusak Sumbar jadinya," imbuhnya.
"Keberhasilan gubernur adalah keberhasilan DPRD, bahkan sebaliknya, kita bukan kelompok dan golongan. Kita sudah dipilih masyarakat untuk menyampaikan suara mereka," ujarnya.
Ia juga meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi turun tangan agar kejadian tersebut tidak merugikan masyarakat Sumbar karena bisa menghambat pembangunan.
Baca Juga:Ganti Untung Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru Segera Dicairkan
Sebab orang yang mengaku ring satu atau dekat dengan gubernur adalah orang yang berada di luar pemerintahan, namun sudah berani mengintervensi OPD.
Jika ini berlanjut, katanya, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita minta BPK lebih detail dan jeli mana surat teguran dan putus Kontrak," ujarnya.
Hal yang disampaikan Nofrizon juga sudah dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar. "Memang ada, itu kan bisa dievaluasi," sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari berbagai pihak jika ada persoalan yang tidak beres di lingkungan OPD.
"Silakan laporkan. Nanti kan bisa kita evaluasi," ungkapnya.
