SuaraSumbar.id - Wali Kota Bukittinggi, Erman Syafar mengeluarkan aturan bahwa semua ASN pria muslim wajin salat subuh berjemaah setiap hari Jumat. Aturan ini pun disentil Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim.
Bahkan, Luqman meminta Mendagri Tito Karnavian membina Erman Syafar yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Bukittinggi itu.
Komentar Luqman pun dijawab tegas oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade. Menurut Andre yang juga anggota DPR RI asal Sumbar, Luqman tidak perlu mengurusi Sumbar yang jauh dari daerah pemilihannya di Jawa Tengah.
Menurut Andre, apa yang dilakukan Erman Safar perlu didukung. Apalagi, aturan itu dibuatnya di daerah yang kental dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Baca Juga:Kader Gerindra Pasbar Diduga Aniaya Sopir, Andre Rosiade: Sudah Ditegur
"Apa yang dilakukan Wako Bukittinggi bukan hal baru. Sangat banyak kepala daerah, baik gubernur sampai bupati/wali kota memutuskan hal yang sama. Tidak ada masalah dan ini pun hanya diberlakukan untuk ASN yang beragama Islam saja, bukan semuanya," kata Andre, dikutip dari Klikpositif.com - jaringan Suara.com, Jumat (5/3/2021).
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu juga mencontohkan apa yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. Dia mengeluarkan surat edaran tentang gerakan berjamaah salat lima waktu di masjid bagi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Begitu juga Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mewajibkan seluruh pegawai muslim salat zuhur berjemaah di Masjid Raya Al-Bantani KP3B, Serang.
Ada lagi, kata Andre, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi yang mewajibkan seluruh ASN mengikuti salat berjemaah. Selain itu, juga wajib mengikuti salat subuh berjemaah setiap hari Jumat di Masjid Agung Kota Sukabumi.
Di Sumatera, Wali Kota Palembang Harnojoyo secara resmi juga telah meneken peraturan tentang gerakan salat subuh berjemaah. Tidak main-main, ASN atau pejabat utama yang tak ikut salat akan dicopot.
Baca Juga:Baru Dilantik, Wali Kota Bukittinggi Segera Cabut Aturan Retribusi Pasar
"Gerakan ini telah digagas Harnojoyo sejak 3 tahun lalu saat menjabat wali kota periode pertama. Itu contohnya saja, mungkin masih banyak yang lainnya juga," kata Andre Rosiade.
Andre meminta pihak-pihak tertentu jangan memperkeruh suasana dengan memojokkan pejabat daerah yang mengeluarkan aturan.
"Kami mendapat informasi, warga Kota Bukittinggi dan Sumbar umumnya mengapresiasi langkah Erman Safar mengeluarkan peraturan itu. Karena Bukittinggi adalah kota yang memiliki tingkat religius yang tinggi," katanya.
Andre menegaskan, sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar, dia mendukung penuh langkah yang dilakukan kader Gerindra Erman Safar. Dia meminta, semua pihak membiarkan para kepala daerah yang baru dilantik ini menunjukkan kinerjanya, bukan langsung dipatahkan.