Kontroversi Ulama Ditolak, Guncang Debat Pilkada Payakumbuh

SuaraSumbar.id - Dalam debat perdana Pilkada Kota Payakumbuh yang diselenggarakan KPU Payakumbuh di Ball Room Mangkuto Hotel pada Selasa (12/11) malam, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Almaisyar-Joni Hendri mengangkat isu kontroversial terkait penolakan salah satu ulama yang hendak berdakwah ke Payakumbuh.

Pertanyaan ini memicu beragam tanggapan dari paslon lainnya, masing-masing memberikan sudut pandang mereka terkait ketahanan sosial dan budaya di kota ini.

Pada sesi tanya jawab, Almaisyar menanyakan kepada para paslon lainnya tentang peran pemerintah dalam memberdayakan tokoh agama, menyinggung kejadian penolakan seorang ulama beberapa waktu lalu.

"Bagaimana tanggapan paslon lain, yang mana selama ini pemerintah selalu memberdayakan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan," tanya Almaisyar.

Baca Juga: Strategi Supardi Tingkatkan APBD dan Ekonomi Payakumbuh Jadi Sorotan di Debat Perdana

Paslon nomor urut 1, Supardi-Tri Venindra, memilih untuk tidak menanggapi secara spesifik, menyatakan bahwa pertanyaan tersebut berada di luar konteks diskusi debat.

“Pada prinsipnya, kami paslon 1 sangat menghormati ulama, baik personal maupun institusinya. Namun, kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena ini di luar konteks ketahanan sosial dan budaya,” ujar Supardi.

Paslon nomor urut 3, Zulmaeta-Elzadaswarman, menjelaskan bahwa penolakan terhadap tokoh agama biasanya datang dari masyarakat, sementara pemerintah harus tetap netral.

“Jika seorang ulama menjadi panutan, ia harus membagikan kasih sayangnya ke semua kalangan. Paslon tiga sangat mencintai beliau (ulama),” kata Elzadaswarman, menekankan pentingnya cinta dan kedamaian dalam kepemimpinan agama.

Paslon nomor urut 4, Erwin Yunaz-Fahlevi Mazni, mengusulkan agar posisi ulama dipertahankan sebagai penasihat yang dihormati, berperan dalam menjaga keharmonisan.

Baca Juga: Tak Mampu Jawab Soal Daya Beli Masyarakat, 4 Paslon Pilkada Payakumbuh Kalah Telak dari Supardi-Tri Venindra

“Jangan libatkan tungku tigo sajarangan dalam politik. Ulama harus menjadi suluah bendang (pelita) dalam nagari dan menjadi penasihat wali kota serta wakil wali kota agar pemerintahan berjalan damai,” tegas Erwin.