SuaraSumbar.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi penyelewengan suara pemilih disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.
Komisioner KPU Sumbar, Jons Manedi mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa suara pemilih disabilitas tidak dicurangi selama proses pencoblosan.
Salah satu upaya yang disarankan adalah dengan mendorong agar pemilih disabilitas didampingi oleh kerabat atau keluarga saat memasuki bilik suara.
Namun, KPU Sumbar juga telah menyiapkan alternatif lainnya jika pemilih disabilitas tidak memiliki keluarga atau kerabat yang bisa mendampingi. Dalam hal ini, petugas dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan membantu pemilih untuk menyalurkan hak politiknya dengan baik.
Jons Manedi menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi dari petugas terhadap pemilih disabilitas selama proses pendampingan berlangsung.
Data dari KPU mengungkapkan total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sumbar mencapai 4.103.846 orang. Sebanyak 26.564 pemilih di antaranya merupakan pemilih disabilitas.
Jumlah pemilih disabilitas pada Pilkada ini menurun dibandingkan dengan Pemilu 2024 lalu. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemilih yang telah pindah domisili, meninggal dunia, atau tidak dapat menunjukkan E-KTP pada saat pendataan.
KPU Sumbar pun memastikan akan terus berupaya agar setiap pemilih disabilitas mendapatkan akses yang mudah dan adil dalam menggunakan hak pilih mereka di Pilkada 2024. (antara)
Tag
Berita Terkait
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Gunung Marapi Erupsi Lagi, Semburkan Abu 500 Meter: PVMBG Peringatkan Ancaman Lahar Dingin Mengintai
-
Tubuh Mungil Penuh Luka: Balita 3 Tahun Dirawat Intensif Usai Dianiaya Ayah Sambung
-
Longsor Maut Tambang Emas Ilegal di Sijunjung: Polisi Buru Pemodal dan Operator
-
Kronologi Longsor Maut Tambang Emas Ilegal Sijunjung: Tebing 30 Meter Tiba-tiba Runtuh
-
9 Orang Tewas Akibat Longsor Tambang Emas Ilegal di Sijunjung