SuaraSumbar.id - Larangan penggunaan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 menuai kontroversi dan mendapat kritik tajam dari berbagai pihak.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang bertanggung jawab atas Paskibraka Nasional, menjadi sorotan publik atas kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap anggota Paskibraka muslimah.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam sebuah pernyataan di media menjelaskan bahwa aturan pelepasan hijab diberlakukan demi alasan keseragaman dan telah disetujui melalui surat pernyataan kesediaan anggota untuk mematuhi peraturan Paskibraka. Namun, pernyataan ini justru memicu lebih banyak amarah di kalangan masyarakat.
Kritik deras datang dari sejumlah tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, hingga para netizen yang merasa bahwa aturan tersebut tidak menghormati kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
"Yudian Wahyudi sudah membuat gaduh negara dengan keputusan ini," ujar seorang pengamat politik.
Kontroversi ini bukan pertama kali melibatkan Yudian Wahyudi. Sebagai Kepala BPIP yang dilantik pada tahun 2020, Yudian kerap kali membuat pernyataan dan kebijakan yang memancing kritik.
Sebelumnya, ia sempat melarang penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2018, ketika ia menjabat sebagai rektor. Kebijakan tersebut akhirnya dicabut setelah mendapat protes luas dari masyarakat.
Selain itu, Yudian juga sempat membuat pernyataan kontroversial lainnya saat baru dilantik sebagai Kepala BPIP.
Pernyataannya yang menyebut "agama sebagai musuh besar Pancasila" pada Februari 2020 memicu perdebatan besar di media sosial, hingga tagar #BubarkanBPIP menjadi trending di Twitter.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Kecam Paskibraka Dilarang Berjilbab: Kemunduran Bernegara
Pernyataan tersebut juga menuai kritik tajam dari sejumlah anggota DPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS, yang menyebut bahwa pernyataan Yudian bertentangan dengan sejarah dan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.
Dengan terus memanasnya polemik terkait larangan hijab di Paskibraka, banyak pihak yang mendesak BPIP untuk segera mencabut aturan tersebut dan meminta Yudian Wahyudi bertanggung jawab atas kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama dan Pancasila.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Gubernur Sumbar Kecam Paskibraka Dilarang Berjilbab: Kemunduran Bernegara
-
Heboh Paskibraka Wanita Dipaksa Lepas Jilbab, LKAAM Sumbar Desak Gubenur Tarik Peserta dari Ranah Minang
-
MUI Sumbar Murka Paskibraka Wanita "Dipaksa" Lepas Hijab di IKN: Aturan Tak Pantas, Islamophobia!
-
Pencopotan Jilbab Anggota Paskibraka di IKN Picu Kecaman Keras dari Ulama Sumbar
-
Paskibraka Asal Sumbar Diduga Diminta Lepas Jilbab, MUI Kritik Keras
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Penganiayaan Nenek Saudah di Pasaman Disorot DPR RI, Komnas Perempuan Desak Polisi Bertindak Tegas
-
Huntara Sumbar Dikebut Jelang Ramadhan, Penyintas Banjir Ditargetkan Pindah Total
-
Puluhan Rumah Warga hingga Sekolah Terancam Runtuh di Pasaman Barat, Ini Penyebabnya
-
Dukung Pengusaha Perkuat Investasi, BRI Berkolaborasi dengan BP Batam, BKPM dan Kementerian UMKM
-
Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Dikebut, Rampung Maret 2026?