#BubarkanBPIP Trending Lagi! Polemik Larangan Hijab Paskibraka Picu Kemarahan Publik

SuaraSumbar.id - Larangan penggunaan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 menuai kontroversi dan mendapat kritik tajam dari berbagai pihak.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang bertanggung jawab atas Paskibraka Nasional, menjadi sorotan publik atas kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap anggota Paskibraka muslimah.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam sebuah pernyataan di media menjelaskan bahwa aturan pelepasan hijab diberlakukan demi alasan keseragaman dan telah disetujui melalui surat pernyataan kesediaan anggota untuk mematuhi peraturan Paskibraka. Namun, pernyataan ini justru memicu lebih banyak amarah di kalangan masyarakat.

Kritik deras datang dari sejumlah tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, hingga para netizen yang merasa bahwa aturan tersebut tidak menghormati kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Kecam Paskibraka Dilarang Berjilbab: Kemunduran Bernegara

"Yudian Wahyudi sudah membuat gaduh negara dengan keputusan ini," ujar seorang pengamat politik.

Kontroversi ini bukan pertama kali melibatkan Yudian Wahyudi. Sebagai Kepala BPIP yang dilantik pada tahun 2020, Yudian kerap kali membuat pernyataan dan kebijakan yang memancing kritik.

Sebelumnya, ia sempat melarang penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2018, ketika ia menjabat sebagai rektor. Kebijakan tersebut akhirnya dicabut setelah mendapat protes luas dari masyarakat.

Selain itu, Yudian juga sempat membuat pernyataan kontroversial lainnya saat baru dilantik sebagai Kepala BPIP.

Pernyataannya yang menyebut "agama sebagai musuh besar Pancasila" pada Februari 2020 memicu perdebatan besar di media sosial, hingga tagar #BubarkanBPIP menjadi trending di Twitter.

Baca Juga: Heboh Paskibraka Wanita Dipaksa Lepas Jilbab, LKAAM Sumbar Desak Gubenur Tarik Peserta dari Ranah Minang

Pernyataan tersebut juga menuai kritik tajam dari sejumlah anggota DPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS, yang menyebut bahwa pernyataan Yudian bertentangan dengan sejarah dan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.