Huntara Sumbar Dikebut Jelang Ramadhan, Penyintas Banjir Ditargetkan Pindah Total

SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan seluruh penyintas banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah terdampak dapat segera menempati huntara Sumbar sebelum memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Target tersebut menjadi fokus utama percepatan pemulihan pascabencana yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, mengatakan bahwa pemerintah daerah terus mengupayakan agar pembangunan huntara Sumbar bisa rampung tepat waktu sehingga masyarakat terdampak tidak lagi tinggal di lokasi darurat saat bulan puasa tiba.

"Kita berharap dan berupaya seluruh penyintas banjir bandang sudah menempati huntara sebelum Ramadhan 1447 Hijriah," kata Arry Yuswandi, Selasa (3/2/2026).

Menurut Arry, pembangunan huntara Sumbar saat ini dikebut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, serta dukungan TNI dan Polri. Fokus pembangunan berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, serta sejumlah titik lain yang terdampak cukup parah.

"Sebagian sudah bisa ditempati masyarakat, dan sebagian lagi masih terus berproses yang kita harapkan selesai menjelang bulan puasa," kata dia.

Namun demikian, Arry juga menyoroti persoalan teknis yang sempat muncul di salah satu lokasi hunian sementara. Ia menyinggung huntara Sumbar di Jorong Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, yang dilaporkan sempat mengalami genangan banjir setelah mulai dihuni warga.

"Kita meminta harus ada antisipasi dari pemerintah daerah agar huntara yang ditempati masyarakat tidak lagi kebanjiran," ucap dia.

Terpisah, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan memprioritaskan wilayah terdampak bencana sebagai tujuan utama pelaksanaan Safari Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi langsung terhadap proses pemulihan pascabencana, termasuk kesiapan huntara Sumbar.

"Safari Ramadhan tahun ini diarahkan ke daerah-daerah terdampak bencana agar kita melihat dan merasakan langsung sejauh mana tingkat pemulihan di berbagai daerah terdampak," kata Mahyeldi.

Sebagai tambahan informasi, Pemprov Sumbar mencatat kebutuhan anggaran pascabencana mencapai Rp21,44 triliun. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan pemulihan di 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana pada akhir November 2025.

Kebutuhan anggaran itu direncanakan dipenuhi secara bertahap dan terstruktur agar pemulihan berjalan optimal dan tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana dibagi dalam tiga tingkatan pemerintahan, yang seluruhnya mendukung percepatan penyediaan huntara Sumbar bagi penyintas banjir dan longsor. (Antara)