SuaraSumbar.id - Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perempuan yang awalnya mengenakan jilbab diminta untuk melepas jilbab mereka saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8).
Salah satu dari mereka, Maulia Permata Putri, merupakan perwakilan dari Sumatera Barat yang akan menjadi pembawa baki dalam upacara bendera 17 Agustus 2024 mendatang.
Tindakan tersebut menuai kecaman keras dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar. Ia menyebut pencopotan jilbab anggota Paskibraka perempuan yang beragama Islam sebagai bentuk penindasan terhadap umat Islam yang harus ditolak dan dilawan.
“Tidak ada ulama yang merestui tindakan semacam ini. Ini adalah salah satu bentuk Islamofobia. Saya meminta kepada penguasa negeri ini untuk memperjelas maksud mereka sebenarnya. Jika saya melihat ini sebagai bentuk penjajahan setelah kemerdekaan, maka ini harus ditolak dan dilawan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan Paskibraka jika seperti ini harus diboikot oleh umat Islam,” tegas Buya Gusrizal, Rabu (14/8/2024).
Baca Juga: Paskibraka Asal Sumbar Diduga Diminta Lepas Jilbab, MUI Kritik Keras
Buya Gusrizal menekankan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah agar umat dapat menjalankan perintah agama sesuai dengan tuntunan yang ada, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.
“Padahal, dalam UUD tertulis ‘Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,’” tambahnya.
Lebih lanjut, Buya Gusrizal menyatakan bahwa tim yang mendampingi perwakilan Sumatera Barat pada Paskibraka Nasional tersebut harus bertanggung jawab kepada masyarakat Sumbar.
Ia mengecam tindakan yang memaksa anak-anak yang telah dididik untuk berhijab sejak SD, SMP, hingga SMA untuk melepaskan jilbab mereka, yang menurutnya tidak dapat diterima baik secara syariat maupun secara konstitusional.
Buya Gusrizal juga menegaskan bahwa ulama Sumbar akan bersatu untuk menolak tindakan tersebut dan memboikot berbagai kegiatan yang mendiskreditkan umat Islam, terutama muslimah yang berhijab.
Baca Juga: Sosok Maulia Permata Putri, Siswi SMAN 1 Kota Solok Pembawa Baki Bendera di HUT RI ke-79 di IKN
Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar, belum memberikan respon terhadap kejadian ini.
Kasus ini menjadi perhatian serius di Sumatera Barat, dengan banyak pihak yang menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah terkait isu tersebut.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Peduli Generasi Emas, Pegadaian Berikan Apresiasi untuk Paskibraka 2024
-
Heboh Anggota Paskibraka di Medan Pamer Miras Usai Bertugas, Ini Penjelasan Kesbangpol
-
Di Balik Beasiswa BRI untuk Paskibraka, Inspirasi Generasi Muda
-
Menyala, Bank Mandiri Apresiasi Paskibraka Tingkat Pusat
-
Biodata dan Potret Livenia Evelyn Kurniawan, Paskiraka SMA Katolik Asal Kaltim Jadi Pembawa Baki Upacara di IKN
Terpopuler
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Berani Minta Maaf ke Lembaga Kerukunan Sulsel, Denny Sumargo Dapat Dukungan dari Sumatera sampai Papua
- Harta Kekayaan Roy Suryo yang Dituduh sebagai Pemilik Akun Fufufafa
- Profil Lex Wu: Tantang Ivan Sugianto Duel usai Paksa Anak SMA Menggonggong
- Geng Baru Nikita Mirzani Usai Lepas dari Fitri Salhuteru Disorot: Circlenya Lebih Berkualitas
Pilihan
-
Setelah Dihitung, Wamenhub Bilang Harga Tiket Pesawat Bisa Turun di Libur Nataru
-
Luhut Yakin Prabowo Bisa Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Ini Strateginya
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Tol Balikpapan-Samarinda Sepi Peminat Meski Persingkat Waktu Menuju IKN, Apa Alasannya?
-
IKN Tak Berpenghuni? Akademisi Sindir Minta Jokowi yang Jadi "Penunggunya"
Terkini
-
Brimob Polda Sumbar Terjunkan Pasukan Jaga Kamtibmas Pilkada 2024
-
Dramatis! Harimau Sumatera Dehidrasi Terperangkap Jerat di Solok, Begini Kondisinya
-
Teror Warga, Harimau Sumatera Masuk Perangkap di Solok
-
Pengiriman Pupuk Bersubsidi Ilegal dari Sumbar Digagalkan Polres Mukomuko
-
Durasi Debat Pilgub Sumbar 2024 Dinilai Terlalu Panjang, Program Kerja Tidak Mendalam!